Breaking

Tuesday, 10 April 2018

Apakah tahapan ini sudah dijalankan MKEK dan IDI sebelum memecat Dokter Terawan?


Harus dipahami bahwa permasalahan dokter terawan bukan soal pelanggaran metode pengobatannya tapi soal pelanggaran etik. Makanya sanksi yang dibebankan kepada dokter terawan diberikan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) bukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDK).

Jadi sanksi pemecatan terhadap dokter terawan itu bukan soal metode pengobatan. Jadi tidak ada permasalahan dengan metode pengobatan. 

Tapi yang terjadi sekarang ini adalah:

1. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menangguhkan atau menunda pemecatan dokter terawan.

2. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) merekomendasikan penilaian terhadap terapi cuci otak Terawan kepada tim Health Technology Assessment Kementerian Kesehatan.

Pertama, Putusan MKEK itu adalah putusan dalam sidang etik, dimana semua proses di persidangan tentu sudah dilalui sampai akhirnya vonis keluar. Pertanyaanya adalah, apakah boleh putusan sidang etik dirubah begitu saja? apakah itu mekanismenya? ternyata tidak boleh, karena berdasarkan Pedoman Ortala MKEK, di pasal 29 ayat 12 WAJIB ditindaklanjuti. 

Yang bisa dilakukan agar supaya bisa tidak melaksanakan putusan MKEK adalah banding. Banding itu dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja setelah sidang putusan. 

Jadi apa kewenangan dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) melakukan penangguhan? Bahkan MKEK sendiri tidak bisa diluar sidang menangguhkan apa yang sudah mereka putuskan. Lalu bagaimana bisa PB IDI menangguhkan hal itu?

Kedua, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) baru mau menguji metode dokter terawan ke kementerian kesehatan. Jelas ini mengherankan, kenapa baru dilakukan sekarang setelah ada putusan MKEK? apa yang dilakukan IDI selama ini? metode dokter terawan sudah dari 2004 dilakukan. Ini jelas menjadi pertanyaan besar. 

Tapi yang paling penting adalah, apa hubungannya menguji metode ini dengan putusan MKEK? Tidak ada hubungannya.. karena yang divonis bersalah itu soal etik bukan soal metode pengobatan dokter terawan. Karena kalau soal metode pengobatan itu bukan urusan MKEK tapi urusan MKDK. Sedangkan yang sedang dipermasalahkan adalah putusan MKEK. 


Dari dua hal ini, jelas sangat aneh sikap PB IDI. Putusan sidang MKEK tidak bisa seenaknya dianulir mereka dan Ini bukan soal metode pengobatan, tapi soal etik. Kenapa yang diuji soal metode pengobatan? kenapa bukan soal etiknya?

Hal aneh lainnya terkait putusan MKEK adalah, sebelum adanya putusan MKEK, apakah Dokter Terawan sudah diperingatkan terlebih dahulu? diajak bicara? dikaji dan berbagai hal standar lain sebelum akhirnya terjadi persidangan dan divonis? Apakah memang seperti itu aturannya bahwa tidak ada tahapan sebelum sidang? padahal pengobatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2004. Kenapa baru sekarang ada vonis itu? apakah dalam 14 tahun ini MKEK sudah menjalankan proses peringatan sampai akhirnya pemecatan dilakukan? 

Ternyata dalam Pedoman Ortala MKEK, MKEK itu harus melaksanakan penegakan, pengawasan, bimbingan, penilaian pelaksanaan, penjatuhan sanksi etika, rehabilitasi (pemulihan hak-hak profesi). Apakah selama 14 tahun, MKEK sudah melakukan pengawasan, bimbingan dan penilaian terhadap Dokter Terawan khususnya sikap dia dalam menjalankan metode pengobatan terapi cuci otak? Apakah Dokter terawan melawan semua tahapan itu? Kalau tidak tentu ini tidak dapat dibenarkan. 

Bahkan sanksi terhadap dokter pelanggar etik itu pun ada berbagai macam berdasarkan Pedoman Ortala MKEK pasal 29 ayat 4, yaitu: Penasehatan, peringatan lisan, peringatan tertulis, pembinaan perilaku, reschooling dan pemecatan sementara.

Kalau ternyata MKEK tidak melalui berbagai tahapan dan langsung melakukan vonis, tentu ini sangat-sangat tidak dapat dibenarkan. Ada sanksi tersendiri terhadap MKEK jika terbukti tidak melakukan berbagai tahapan sebelum menerapkan sanksi pemecatan. Apalagi hal ini sudah berlangsung dari tahun 2004. 

Yang pasti PB IDI tidak punya hak untuk menganulir putusan MKEK dan PB IDI salah kasus kalau menguji metode Dokter Terawan di kasus ini, karena ini masalah etik. dan buat MKEK, mereka harus membuktikan bahwa mereka sudah melalui berbagai tahapan dan Dokter Terawan membangkang, kalau tidak bisa mereka membuktikan, maka MKEK sudah melakukan kesalahan besar memvonis dokter Terawan. 

No comments:

Post a Comment