Breaking

Friday, 13 April 2018

KPU tidak diberikan kewenangan untuk mewakili perasaan pribadi-pribadi komisioner KPU.


Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan bahwa KPU menghormati dengan melaksanakan putusan PTUN yang mengabulkan gugatan PKPI. Akan tetapi KPU juga akan segera melakukan upaya Peninjauan kembali (PK) terhadap putusan tersebut. 

Menanggapi pernyataan itu, harus di petakan dasarnya terlebih dahulu. Dasarnya adalah bahwa PKPI itu Partai Politik Peserta Pemilu dan KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu. Dari dua posisi ini, ada hak dan kewajiban dari masing-masing yang diatur di dalam UU, sehingga setiap pihak tidak boleh melanggar apa yang sudah diatur di dalam UU. 

Dari Hak dan kewajiban itu, maka saya jabarkan. Partai politik punya Hak merasa dirugikan sehingga diberikan kewenangan oleh UU untuk melakukan upaya hukum terhadap keputusan dan putusan dari berbagai pihak. Sedangkan KPU tidak punya hak merasa dirugikan, oleh karena itu KPU tidak diberikan kewenangan oleh UU untuk melakukan upaya hukum atas putusan baik dari Bawaslu maupun dari PTUN. 

KPU tidak punya hak menyatakan menghormati, merasa atau mempertimbangkan putusan PTUN, karena mereka diperintahkan oleh UU untuk WAJIB melaksanakan. Tidak ada hak tawar, karena KPU harus patuh pada perintah UU. 

Secara pribadi, para komisioner KPU boleh merasa tidak setuju dengan putusan Bawaslu maupun PTUN, tapi tidak boleh perasaan pribadi itu disuarakan menggunakan lembaga yang bernama KPU. Secara pribadi pengurus Partai merasa tidak setuju dengan Keputusan KPU, perasaan itu boleh disuarakan menggunakan organisasi yang bernama Partai Politik, dan hal itu diakomodir di dalam UU Pemilu. 

Jadi ketika nanti KPU mengajukan PK, maka harus dipertimbangkan soal legal standing. Apa legal standing KPU sehingga dapat mengajukan PK terhadap putusan PTUN? Apakah ada hak KPU (Bukan pribadi-pribadi komisioner) untuk merasa dirugikan? Ternyata tidak ada, sehingga kemungkinan PK KPU ditolak sangat besar. 

Dari hal ini, harus dipahami bersama dan khususnya oleh para Komisioner KPU, bahwa mereka harus mampu membedakan antara perasaan pribadi dengan kewenangan dan kewajiban mereka sebagai komisioner KPU. Tidak boleh perasaan pribadi dicampuradukkan dengan jabatan. 

KPU WAJIB melaksanakan tanpa syarat karena mereka adalah penyelenggara walaupun secara pribadi mungkin mereka terluka. Karena lembaga KPU tidak diberikan kewenangan mewakili perasaan pribadi-pribadi Komisioner KPU.


TEDDY GUSNAIDI
Ketua DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

No comments:

Post a Comment