Breaking

Wednesday, 16 May 2018

Bawaslu dan KPU tidak berhak mengkebiri kewajiban Partai Politik melakukan sosialisasi yang ada di UU Partai Politik


Terkait sanksi yang akan Bawaslu putuskan pada Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tentang dugaan pelanggaran kampanye, maka saya akan paparkan berdasarkan UU Pemilu, yaitu UU 7 Tahun 2017. 

Sebelumnya saya sudah paparkan, tapi untuk lebih menguatkan, saya memberikan penjelasan kembali lebih detail. 

Ini paparan saya sebelumnya...

"Bawaslu terancam pidana karena membuat putusan tanpa dasar hukum terhadap PSI"

Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 267 ayat 2.

Pasal ini jelas menyatakan bahwa Kampanye Pemilu itu ada 2, yaitu: Kampanye Pemilu Presiden dan Kampanye Pemilu legislatif. Cuma itu, tidak ada yang lain. 

Siapakah yang melaksanakan kampanye Pemilu Presiden? yang melaksanakan Kampanye pemilu Presiden itu adalah pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, orang seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang DITUNJUK oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden. sesuai dengan pasal 269 ayat 1.

Pasal 269 ayat 1 ini, jelas bahwa Peserta Pemilu Presiden dan wakil presiden (Capres dan Cawapres) sudah harus ada untuk menunjuk pihak mana yang melaksanakan kampanye. Jadi kalau belum ada Capres cawapres maka tidak ada yang namanya Pelaksana kampanye. Sehingga setiap pihak tidak bisa dikenakan pasal sanksi soal kampanye ketika memasang iklan di media. Yang dikenakan sanksi itu adalah pelaksana kampanye yang sudah ditunjuk oleh Capres Cawapres. Kalau belum ada, maka siapa yang mau dikenakan sanksi? 

Siapakah yang melaksanakan kampanye Pemilu anggota DPR? yang melaksanakan Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang DITUNJUK oleh Peserta Pemilu anggota DPR. Hal ini berdasarkan Pasal 270 ayat 1.

Pasal 270 ayat 1 ini, jelas bahwa calon anggota DPR sudah harus ada untuk dapat ditunjuk untuk melaksanakan Kampanye. Ketika Peserta Kampanye Pemilu anggota DPR belum menunjuk pelaksana kampanye, maka setiap pihak tidak bisa dikenakan pasal sanksi soal kampanye ketika memasang iklan di media. Yang dikenakan sanksi itu adalah pelaksana kampanye yang sudah ditunjuk oleh peserta Pemilu anggota DPR. Kalau belum ada, maka siapa yang mau dikenakan sanksi? 

Jadi jelas bahwa sebelum ada calon presiden, calon wakil presiden dan calon anggota DPR secara resmi, maka tidak bisa Partai politik, bakal calon anggota DPR dan bakal calon Presiden dan Wakil Presidden dikenakan sanksi. Karena tidak ada yang menunjuk dan ditunjuk jadi pelaksana kampanye Pemilu. 

Pada point terkait pelaksana kampanye sudah jelas ya. Selanjutnya adalah point tentang Materi kampanye. Apa saja Materi Kampanye Pemilu yang tidak boleh dikampanyekan sebelum masa kampanye? 

Berdasarkan pasal 274 ayat 1 huruf a, Materi kampanye meliputi visi, misi, dan PROGRAM PASANGAN CALON untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Jadi setelah capres cawapres resmi menunjuk pelaksana kampanye, barulah pelaksana kampanye melaksanakan kampanye di masa kampanye. Materi kampanyenya adalah visi misi dan program Capres Cawapres, bukan visi misi dan program Partai. 

Sebelum dan sesudah ada capres cawapres, lalu Partai politik menyebarkan visi misi dan program Partai atau menyebarkan bentuk lain dalam memperkenalkan Partai dan seluruh pengurusnya di media, tidak ada masalah karena mereka tidak menyebarluaskan visi misi dan Program Capres Cawapres di luar masa kampanye. Sekali lagi, Kalau Partai politik menyebarkan visi misi dan Program Partai, tidak ada masalah, baik sebelum masa kampanye, saat masa kampanye dan sesudah masa kampanye.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 274 ayat 1 huruf b, visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik Peserta Pemilu yang DILAKSANAKAN oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Jadi, setelah resmi ada Caleg, para caleg tidak boleh mengkampanyekan materi visi, misi dan Program Partai sebelum masa kampanye. 

Tapi kalau sebelum dan sesudah ada caleg, lalu Partai politik menyebarkan visi misi dan program Partai atau menyebarkan bentuk lain dalam memperkenalkan Partai dan seluruh pengurusnya di media, tidak ada masalah karena tugas menyebarluaskan visi misi dan Program Partai politik yang terikat pasal kampanye adalah para Caleg.

Jadi pada point Materi kampanye ini, sudah sangat jelas apa saja materi kampanye untuk Pemilu Capres cawapres dan Pemilu Caleg. Tidak bisa Bawaslu keluar dari aturan ini dan membuat aturan sendiri dalam membuat putusan untuk memproses dugaan kampanye maupun membuat putusan terbukti atau tidak terbukti Partai Politik melanggar kampanye. 

Karena Partai Politik itu berhak untuk mengkampanyekan diri mereka. Partai Politik punya UU sendiri yaitu UU Partai Politik dan mereka punya hak untuk itu. Bawaslu dan KPU tidak punya hak untuk mengkebiri hak dan kewajiban Partai politik yang ada di UU Partai Politik. Bawaslu dan KPU terikat di UU Pemilu saja, tidak perlu merecoki hak dan kewajiban Partai Politik di UU Partai politik. 

Di dalam UU Partai Politik No. 2 Tahun 2011, pasal 13 huruf k berbunyi: 
“Partai Politik BERKEWAJIBAN mensosialisasikan Program partai Politik kepada masyarakat”

KPU dan Bawaslu tidak punya hak untuk intervensi kewajiban Partai politik. KPU tidak boleh melarang Partai politik memperkenalkan diri dan mensosialisasikan program partai politik. Itu bukan domain Bawaslu dan KPU. Masa kampanye di UU Pemilu untuk mensosialisasikan Capres dan Caleg, bukan berfungsi untuk mensosialisasikan Partai. Kalau masa kampanye dan diluar masa kampanye tidak boleh sosialisasikan Partai ke masyarakat, lalu kapan Partai boleh kewajiban yang diperintahkan UU Partai Politik? 

Yang namanya kewajiban harus dilakukan, kalau tidak dilakukan tentu ada sanksinya. Jika Partai politik dilarang melaksanakan kewajiban yang diperintahkan UU Partai Politik, apakah Bawaslu yang akan bertanggung jawab?? Mana pasalnya? 

Jelas kok di UU Pemilu bahwa kampanye pemilu ya untuk pemilu bukan untuk Partai politik.

Apakah ada aturan bahwa kalau Partai Politik yang sudah menjadi Peserta Pemilu maka Hak dan kewajiban Partai Politik yang diatur di UU Partai Politik tidak berlaku lagi? Tidak ada kan? Jadi kalau tidak ada aturannya lalu KPU dan Bawaslu mengambil alih kewajiban Partai Politik, tentu ini sebuah pelanggaran berat yang tentu sanksinya juga berat.

Saya pikir cukup jelas ya.. 

No comments:

Post a Comment