Breaking

Friday, 18 May 2018

Citra diri tidak masuk ranah pidana, tapi Bawaslu paksakan hal itu untuk menjerat PSI. Ada apa ini?


Sebelumnya saya sudah jelaskan di sini soal apa saja pelanggaran kampanye pemilu berdasarkan UU Pemilu, dan PSI tidak masuk dalam ranah itu. Ini paparan saya..

"Bawaslu terancam pidana karena membuat putusan tanpa dasar hukum terhadap PSI"

"Bawaslu dan KPU tidak berhak mengkebiri kewajiban Partai Politik melakukan sosialisasi yang ada di UU Partai Politik"

Setelah saya melihat MATERI IKLAN PSI di koran Jawa pos, maka saya menilai, kalau mau di duga, harusnya PSI di duga melakukan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bukan kampanye Pemilu Calon Legislatif. 

MATERI IKLAN itu menampilkan foto Jokowi, lalu alternatif cawapres-cawapres dan calon-calon menteri versi PSI. Lalu ada ajakan untuk memberikan masukan dan voting. Jadi jelas bahwa ini terkait urusan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan urusan Kampanye Legislatif. 

Harus dipahami bahwa Kampanye Pemilu itu terbagi 2 yaitu, Kampanye Pemilu Presiden- wakil presiden dan Kampanye Pemilu Legislatif. 

Lalu dimanakah pelanggarannya??

PSI dituduh dengan sengaja melakukan kampanye diluar dari jadwal kampanye Pemilu, berdasarkan pasal 492, yang berbunyi: 
"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"

Berdasarkan pasal 492 ini, harus di lihat Materi Kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden, apakah sama dengan putusan Bawaslu yang menyatakan PSI melakukan pelanggaran Kampanye pemilu? 

Pasal 274 ayat 1 huruf a berbunyi: 
"MATERI Kampanye meliputi: visi, misi, dan program Pasangan Calon UNTUK KAMPANYE PEMILU Presiden dan Wakil Presiden"

Dari pasal MATERI KAMPANYE PEMILU Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan UU Pemilu jika dibandingkan dengan MATERI Iklan di Jawa Pos tidak ada satupun yang klop! Apalagi memang belum ada Calon Presiden dan Wakil Presiden secara resmi, artinya belum ada visi misi dan Program Capres Cawapres. 

Jadi Bawaslu memutuskan PSI melanggar Pasal 492 dan melaporkan pengurus PSI ke Bareskrim, itu berdasarkan UU apa? karena kalau berdasarkan UU Pemilu tidak ada.

Bawaslu kemudian berdalih bahwa yang dilakukan PSI adalah melakukan citra diri karena menampilkan logo dan nomer urut di iklan. Kalau berdasarkan hal ini lalu Bawaslu pidanakan PSI, Bawaslu makin offside. 

Karena pasal untuk mempidanakan Partai politik itu hanya untuk materi visi, misi dan program bukan untuk citra diri. Metode kampanye itu banyak, tapi yang dikenakan sanksi pidana tidak semua metode kampanye Pemilu. Metode kampanye itu ada di pasal 275 ayat 1, dan Pasal pidana yang dibebankan pada PSI ada di Pasal 275 ayat 1 huruf f, yaitu iklan di media. 

Pasal Pidana kampanye Pemilu diluar jadwal hanya ada di pasal 492, sesuai dengan yang dimaksud pasal 276 ayat 2 tentang waktu kampanye untuk iklan kampanye Pemilu. 

Jadi, kalau Bawaslu mempidanakan PSI hanya dengan Materi Kampanye Pemilu, Bawaslu sepertinya yakin itu lemah, karena Materi Kampanye Pemilu berdasarkan UU Pemilu tidak sama dengan Materi iklan PSI di koran Jawa Pos. Mungkin Bawaslu menyadari pasal materi Kampanye Pemilu tidak dapat menjerat PSI, lalu mereka coba menjerat ke soal citra diri. 

Sayangnya Bawaslu tidak cermat, pasal citra diri tidak ada pasal pidananya. Bagaimana caranya Bawaslu melaporkan PSI ke Bareskrim tanpa ada dasar hukumnya? 

Tidak ada bab kampanye Pemilu di UU Pemilu yang memaparkan soal citra diri. Citra diri tidak bisa disamakan dengan visi misi dan program. Pasal 1 angka 35, membedakan dua hal itu. Visi misi dan program beda dengan citra diri. Untuk visi misi dan program ada pasal pidananya, sedangkan untuk citra diri tidak ada. 

Kalau dipaksakan walau tanpa dasar hukum, maka semua Partai Politik Peserta Pemilu 2019 harus Bawaslu laporkan ke Bareskrim, karena semua Partai di websitenya melakukan kampanye Pemilu, memasang logo dan nomor urut bahkan video-video Partai. Pasal 275 ayat 1 huruf f, yaitu iklan di internet. 

Saya bukan simpatisan atau pengurus PSI, Tapi kalau kekonyolan ini dibiarkan, maka ini akan menjadi Yurisprudensi untuk Partai lain, termasuk Partai politik saya sekarang ini, PKPI. 

Saran saya PSI laporkan balik Bawaslu ke Bareskrim karena berupaya mempidanakan mereka dengan pasal yang tidak ada di UU Pemilu. PSI paparkan saja kerugian mereka, baik soal urungnya partisipasi beberapa pihak ke PSI , nama baik PSI tercoreng dan juga perasaan mereka yang menjadi tidak nyaman atas perbuatan Bawaslu. 

Bawaslu offside.. 

1 comment:

  1. Y gt dh, tiap ttik kbenaran d ngri ini, sllu ada phak yg ingn mnjatuhkn dgn b'bgai upaya, trmsuk UU.

    ReplyDelete