Breaking

Thursday, 21 June 2018

Ada 3 kategori orang yang menuding Pj Gubernur Jawa barat: Ngawur, Ngawur Kuadrat dan Bodoh Permanen


Polisi kok berpolitik? itu adalah tudingan yang mereka alamatkan kepada Komjen M. Iriawan yang menjadi Penjabat Gubernur Jawa barat. Mereka katakan, para pendahulu susah payah tidak boleh dwifungsi Polri, kok kini M. Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa barat?

Jelas itu statement ngawur yang terus dikumandangkan. Saya beberapa hari lalu sudah paparkan bahwa pada Desember 2016, Irjen pol Carlo tewu diangkat menjadi Penjabat Gubernur Sulbar. Tidak ada yang protes dan menuding seperti sekarang.Tapi kenapa baru sekarang ribut? 

Jawabannya simple karena mereka ingin menyerang Jokowi, karena sekarang sudah dekat Pilpres. Ini sudah bukan lagi perdebatan soal aturan, tapi sudah politik praktis. Tapi saya tidak akan bahas soal Irjen Pol Carlo Tewu, saya hanya akan paparkan kengawuran para penuding.

Semakin mereka menuding bahwa polisi berpolitik, maka semakin tampak kengawuran mereka. Karena Polisi, TNI, Gubernur dan sebagainya bahkan sampai Presiden, itu WAJIB BERPOLITIK.

Kok bisa? 

Ya karena Polisi, TNI, Gubernur dan Presiden kalau tidak di wajibkan berpolitik, dapat dipastikan yang mereka lakukan akan bertentangan dengan amanat UUD 45. Jadi yang berkoar-koar itu, sudah salah, gak ngerti arti politik tapi berkoar paling kencang. 

Kalau kemudian mereka menyadari kesalahan mereka, lalu mereka koreksi dengan mengatakan, Polisi kok BERPOLITIK PRAKTIS? maka yang tadinya mereka ngawur karena menuding polisi berpolitik, kini bertambah menjadi ngawur kuadrat. 

Loh, kenapa dikoreksi malah jadi makin ngawur? 

Tentu saja makin ngawur karena yang berpolitik Praktis itu hanyalah Partai Politik. Politik Praktis adalah kegiatan politik yang berhubungan langsung dengan perjuangan merebut dan mempertahankan kekuasaan politik. Gak ada urusan dengan polisi dan memang tidak ada kewenangan polisi untuk berpolitik Praktis.

Jadi semua tudingan yang dikoar-koarkan oleh para politisi itu ngawur semua? tentu saja, karena mereka sama sekali tidak paham apa-apa tapi centil bicara politik bahkan sudah menuding.

Kalau mereka koreksi lagi, bahwa yang mereka maksud bukan institusi kepolisian atau institusi kepala daerahnya, tapi pribadi M. Iriawan, maka saya berani mengatakan yang mereka lakukan adalah kebodohan permanen. 

Kok kebodohan permanen?

Karena M. Iriawan belum melakukan yang mereka tuduhkan tapi seolah-olah M. Iriawan sudah melakukannya. Kecurigaan yang mau ditutupi dengan kata politik, ternyata tidak didukung oleh intelektual yang mapan.

Jadi pertanyaannya sekarang kepada para penuding dan penuduh itu adalah, yang kalian tuding atau tuduh itu orangnya, kewenangan jabatannya atau kewenangan lembaganya?? harus jelas. Jangan Gak ngerti apa-apa tapi berisik, ya bodoh permanen namanya. 

1 comment: