Breaking

Saturday, 30 June 2018

Kasus guru dipecat karena memilih Ridwan Kamil harus ditindaklanjuti. Ini kasus yang sangat serius


Kasus seorang guru bernama Robiatul Adawiyah di bekasi yang dipecat dari Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Darul Maza, tempatnya mengajar karena memilih calon kepala daerah yang tidak sesuai dengan arahan yayasan sekolah, sudah terungkap ke publik. 

Perdebatan dan pemecatan terhadap guru ini awalnya dipublish oleh sang suami ke media sosial. Capture Whatsapp perdebatan itu viral. Pihak sekolah kemudian bereaksi menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. 

Tapi itu tidak bisa menghapus apa yang telah terjadi dan tidak bisa menghapus adanya dugaan tindak pidana Pilkada. Bawaslu sudah harus bergerak dan jadikan ini temuan. Bawaslu harus proses hal ini dan jika sudah diputuskan ada pidananya, langsung diteruskan ke pihak kepolisian.

Faktanya adalah percakapan dan tindakan itu bukan hoax, karena pihak sekolah tidak membantah hal tersebut. Kalau itu hoax, tentu pihak sekolah melaporkan suami sang guru karena menyebarkan fitnah. Tapi ini tidak dilakukan, malah mereka meminta maaf.

Permintaan maaf ini terjadi pasca capture chat itu viral. Saya tidak yakin jika hal ini tidak viral, pihak sekolah akan meminta maaf. Dan kalaupun itu bukan keputusan pihak sekolah tapi oknum pengurus yayasan, kenapa mereka harus minta maaf? Kenapa mereka tidak katakan tidak ada keputusan yayasan untuk mengarahkan, ini adalah oknum pengurus yayasan. Tapi faktanya mereka yang meminta maaf. 

Yang dilakukan pihak sekolah ini diduga melanggar Pasal 182A UU Pilkada yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)"

Kekerasan itu bukan hanya soal fisik saja tapi tindakan sewenang-wenang dan memaksa seseorang adalah kekerasan. Faktanya karena tidak mau memilih calon kepala daerah sesuai dengan keinginan yayasan sekolah, sang guru akhirnya dipecat. Ini jelas tidak bisa dibenarkan. Selain melanggar UU Pilkada, UU HAM, tentu saja bertentangan dengan UUD 45. Ini hal yang sangat serius

Saya yakin kejadian seperti ini banyak terjadi ditempat lain dan hal ini tentu tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan maka kekerasan, ancaman kekerasan dan menghalang-halangi hak warga negara untuk memilih dalam pemilihan akan semakin banyak. Ini harus diproses agar supaya tidak ada yang berani melakukannya lagi. 

Tidak ada alasan bagi Bawaslu bahwa sudah terjadi perdamaian, karena itu bukan kewenangan bawaslu. Temuan ini harus diproses dan harus diputuskan segera agar ada kejelasannya. Jangan juga Bawaslu mencari pembenaran diluar dari proses pemeriksaan. 

Logika saja, kalau chat whatsapp itu palsu, tentu pihak sekolah akan laporkan suami sang guru karena menyebarkan fitnah. Tapi yang terjadi sebaliknya, pihak sekolah datangi sang guru dan meminta maaf. Jadi ini fakta. Harus sesimple itu cara berfikir Bawaslu.

Dengan diproses kasus ini, maka setiap orang yang diperlakukan seperti ibu Robiatul Adawiyah, berani untuk ungkapkan hal ini ke publik atau laporkan ke Bawaslu maupun ke pihak kepolisian. Ini persoalan yang sangat serius, karena hak dasar warga negara Indonesia dikebiri. 

Jadi ditunggu proses Bawaslu selanjutnya. Jangan hentikan kasus ini hanya karena pelaku dan korban sudah saling memaafkan. Pasal di UU Pilkada harus dilaksanakan, bukan untuk dibaca saja. Lanjutkan kasus ini agar kedepan nanti, hak warga negara tidak lagi dikebiri oleh siapapun. 

No comments:

Post a Comment