Breaking

Friday, 15 June 2018

MK WAJIB menyidangkan ribuan permohonan setiap hari jika memperbolehkan Rocky Gerung cs melakukan uji materi.


Kenapa saya katakan permohonan uji materi UU Pemilu tentang ambang batas calon presiden yang dilakukan Rocky Gerung dan kawan-kawan bakal di tolak? Karena mereka sama sekali tidak punya legal standing. Ingat, saya tidak sedang membicarakan soal materi yang akan diuji, tapi soal siapa yang punya hak menguji materi tersebut. Ini harus dibedakan.. 

Legal standing itu adalah kedudukan hukum. Kedudukan hukum Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitutionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 

Apakah benar Rocky gerung cs dirugikan oleh pasal 222 UU pemilu? apakah pasal tersebut menghilangkan hak mereka berdasarkan amanat UUD 45? 

Menurut mereka, Pasal 222 "Telah menyebabkan rakyat tidak bebas memilih, karena pilihannya menjadi sangat terbatas"

Apakah benar bahwa dengan alasan itu sehingga pasal 222 bertentangan dengan UUD 45? ingat uji materi ini adalah menguji UU terhadap UUD45, bukan menguji perasaan. Ini adalah hal yang sangat mendasar yang harus dipahami sebelum berniat melakukan uji materi. 

Pasal 222 UU Pemilu, itu mengacu pada Pasal 6A ayat 2 UUD 45. Siapakah yang berhak mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden? di UUD 45 menyebutkan yang berhak itu adalah Partai Politik Peserta Pemilu. 

Jadi jika pasal 222 UU Pemilu dianggap bertentangan dengan Pasal 6A ayat 2, maka yang berhak untuk melakukan uji materi itu adalah Partai politik peserta Pemilu. Karena dianggap ada hak Partai politik yang dirugikan.

Apakah Rocky gerung cs sama sekali tidak punya hak menguji UU Pemilu terhadap UUD 45 terkait Pemilu Presiden? Tentu saja punya jika ada pasal di UU Pemilu yang bertentangan dengan Pasal 6A ayat 1 UUD 45. 

Pasal 6A ayat 1 tersebut berbunyi: "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh RAKYAT". 

Jadi jika ada pasal di UU Pemilu yang menyatakan bahwa rakyat hanya memilih capresnya saja dan nanti capres terpilih yang menentukan wakil presidennya, maka Rocky gerung cs punya hak untuk melakukan uji materi, karena mereka dirugikan. Atau misalnya Pemilihan Presiden-wakil presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, itu Rocky gerung cs punya hak untuk melakukan uji materi. 

Lalu bagaimana kalau ternyata MK memperbolehkan Rocky gerung cs mengajukan permohonan uji materi soal ambang batas ini? 

Maka konsekuensinya MK harus meniadakan legal standing dan MK WAJIB menggelar sidang terhadap semua permohonan, walaupun permohonan itu tidak ada hubungannya dengan pemohon. Tidak boleh MK menolak permohonan setiap warga negara dan tidak boleh setiap permohonan itu tidak disidangkan. Karena sudah tidak ada legal standing. Maka MK siap-siap saja harus menyidangkan ratusan ribu permohonan.

Ini hak Partai politik peserta Pemilu, kalau yang bukan Partai politik peserta Pemilu diberikan hak untuk mengurusi kewenangan Partai Politik peserta Pemilu, maka rusak sudah ketatanegaraan kita. MK setiap hari bisa seperti pasar, karena setiap hari harus menyidangkan ribuan permohonan. 

Jadi jelas ya.. dan sekali lagi, yang saya bahas ini adalah hak melakukan uji materi bukan membahas soal materi dari yang akan diuji.



**Tulisan terkait sebelumnya

Rocky gerung cs, selain tidak punya Legal standing, mereka juga tidak berhak mengklaim atas nama rakyat untuk uji materi UU Pemilu

No comments:

Post a Comment