Breaking

Saturday, 23 June 2018

Penggalangan dana yang dilakukan Prabowo, selain gak pantas, ternyata melanggar UU Parpol, UU Pemilu dan UU Pilkada


Kasihan Prabowo, dia mau terlihat heroik, tapi dia tidak pantas terlihat heroik. Ibarat film James bond, yang jadi pemeran James bondnya adalah Rowan atkinson (Pemeran Mr.Bean), maka filmnya jadi film lucu-lucuan. Nah seperti itulah Prabowo saat ini, ini bukan soal fisik.

Prabowo gak akan bisa sefenomenal Jokowi dan Ahok. Di mana rakyat berbondong-bondong menyumbangkan uang, tenaga dan pikiran, bahkan sampai-sampai Ahok meminta sumbangan dihentikan karena sudah berlebihan. Prabowo gak bisa menjiplak itu.

Jokowi ketika muncul di percaturan nasional, backgroundnya sederhana dan memang beliau menyatakan tidak punya banyak uang sehingga masyarakat terpanggil untuk menyumbangkan dana. Ahok pun begitu, background keras dan anti mainstream membuat masyarakat berbondong-bondong menyumbang. 

Kalau Prabowo sekarang mendadak sederhana dan anti mainstream, yang ada bukan sumbangan dana dari masyarakat, tapi sumbangan cibiran. Karena sejak muncul, background Prabowo perlente, elitis dan tidak anti mainstream. Orang akan bilang giliran bangkrut jadi sok idealis. Karena isu Prabowo bangkrut sudah lama beredar

Selain tidak pantas karena rekam jejak prabowo tidak secemerlang Ahok dan Jokowi, ternyata penggalangan dana untuk Pemilu dan Pilkada yang dicanangkan Prabowo melanggar UU Partai Politik, UU Pilkada dan UU Pemilu.

Di UU Partai Politik penggalangan dana atau sumbangan yang diterima Partai Politik, tidak boleh dipakai untuk kampanye Pemilu, Pilkada dan biaya saksi. 

Di UU Pemilu, untuk Pemilu Presiden, dana kampanye dan sumbangan dana kampanye, itu kewenangan Capres-cawapresnya. Harus ada capres cawapresnya, tidak bisa Prabowo dari sekarang main penggalangan sumbangan. Ada aturan mainnya. 

Di UU Pemilu, untuk Pemilu legislatif, dana sumbangan tidak boleh masuk ke rekening Partai Politik atau rekening khusus penggalangan, tapi masuk ke rekening khusus dana kampanye (RKDK). Dan tidak boleh dana itu disumbangkan ke setiap Caleg, tapi hanya membiayai kebutuhan Partai untuk kampanye. 

Sumbangan itu bukan untuk kampanye orang per orang caleg, tapi kampanye Partai. Dan dana kampanye itu tidak boleh digunakan untuk membiayai saksi di TPS. Setiap Caleg harus gunakan dana pribadi untuk kampanyekan diri mereka, tidak boleh menerima sumbangan. 

Selain itu, Prabowo tidak bisa membuka sumbangan dari sekarang karena dibuka nanti pada tanggal 20 September 2018. Kalau dibuka sekarang, maka itu sumbangan untuk Partai Politik. Kalau untuk Partai Politik, maka dana itu tidak boleh digunakan untuk kampanye Pemilu dan Pilkada. 

Di UU Pilkada, dana sumbangan itu kewenangan dari calon kepala daerah, bukan Partai apalagi Prabowo. Jadi bukan urusan dan kewenangan Prabowo atau Partai untuk menerima sumbangan terkait Pilkada.

Dari ke tiga UU ini, semua tabrakan dengan statement Prabowo. Kalau tujuan Prabowo untuk biayai Gerindra, yah jangan pakai kata Pemilu atau Pilkada. Karena kalau untuk Pemilu gak bisa sekarang, kalau Pilkada, bukan kewenangan Partai. Kalau memang butuh dana untuk biayai Gerindra, mengaku sajalah, jangan malah pakai alasan Pemilu dan Pilkada.

Ini harus jelas, mau sumbangan untuk prabowo, sumbangan untuk Partai, sumbangan untuk Pemilu atau sumbangan untuk Pilkada? Semua ada mekanismenya, gak bisa seenaknya membuat penggalangan, lalu seenaknya bilang diperuntukkan untuk ini dan itu.

Semoga paham..

1 comment:

  1. Kacian si wowo... Tiru gaya pak jokowi tapi tdk cocok.... Oalah wowo wowo...

    ReplyDelete