Breaking

Thursday, 14 June 2018

Rocky gerung cs, selain tidak punya Legal standing, mereka juga tidak berhak mengklaim atas nama rakyat untuk uji materi UU Pemilu


Sebelum Partai-partai yang sekarang ini heboh menolak soal ambang batas Calon Presiden, saya dan beberapa pihak sudah terlebih dahulu membedah hal itu. Bahkan saya ikut terlibat dalam perdebatan tentang ini sebelum pemilu 2014, di mana pada akhirnya MK yang saat itu di ketuai oleh Hamdan Zoelva menolak permohonan Yusril Ihza Mahendra terkait ambang batas calon presiden ini. 

Makanya pada bulan Juli 2017 saya sempat berdebat dengan Sekjen Partai Demokrat. Partai Demokrat yang dulu pendukung ambang batas calon presiden, tiba-tiba berisik menolak ambang batas calon presiden. Sebelumnya juga saya mengajari beberapa orang Partai Demokrat yang sok mengajari saya soal penolakan ambang batas calon presiden ini. Karena dulu sayalah yang mengajarkan orang-orang Partai Demokrat dan Partai-partai mendukung ambang batas calon Presiden tentang kenapa kami menolak ambang batas calon Presiden. Jadi lucu aja..

Ini perdebatan saya dengan Sekjen Partai Demokrat soal Inkonsistensi Partai Demokrat terhadap ambang batas ini..

"Perdebatan Teddy Gusnaidi dan Sekjen Partai Demokrat tentang konsistensi Partai Demokrat"

Sebelum UU Pemilu berlaku dan belum ada putusan MK soal ambang batas, pada bulan Juli 2017, sebagai politikus Partai, saya menyatakan jika MK memutuskan tidak ada ambang batas calon Presiden, maka PKPI akan tetap memberikan tiket ke Jokowi sebagai Capres. Jokowi bekerja saja, karena tiket sudah aman.

Ini statement saya..
"Pak Jokowi fokus kerja saja, tidak perlu pikirkan politik Pilpres. Tiket sudah disediakan, tinggal ambil nanti.."


Inti dari pembahasan ini adalah:

Pertama, para pihak yang dulu pendukung Ambang batas dan sekarang paling berisik menolak ambang batas, adalah pihak yang punya kepentingan sesaat, karena kebutuhan politik pemilu 2019. Bisa jadi mereka akan berubah lagi pada Pemilu selanjutnya, sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi kalau mereka pakai alasan atas nama rakyat, tentu itu konyol. Karena yang mereka lakukan bukan untuk kepentingan rakyat. 

Kedua, sekarang ada 12 pemohon yang melakukan permohonan uji materi terkait ambang batas calon Presiden ini ke MK. Sebelumnya sudah ada pihak yang melakukan hal ini ke MK, yaitu Prof. Yusril dari PBB, tapi ditolak pada Januari 2018. Tentu saja hal ini masih bisa di ujikan kembali, asalkan ada batu uji yang baru. Kalau batu ujinya masih sama, dapat dipastikan akan ditolak oleh MK. Dan bukan cuma itu, tentu saja harus memiliki legal standing. 


Ternyata 12 orang tersebut tidak punya legal standing untuk bisa melakukan uji materi ambang batas calon presiden ini. Karena mereka bukan berasal dari Partai politik. Mereka bukan pihak yang diberikan kewenangan oleh UU Pemilu untuk mengusulkan Presiden. Yang diberikan kewenangan itu adalah Partai Politik Peserta Pemilu. Dan kewenangan yang ada di UU Pemilu selaras dengan di UUD 45. Jadi 12 orang tersebut tidak punya legal standing untuk melakukan uji materi UU Pemilu tentang ambang batas.

Bahkan Partai politik peserta pemilu yang boleh melakukan uji materi ini pun tidak semua. Jika yang melakukan uji materi ini adalah Partai Politik yang terlibat dalam pembuatan UU, dalam hal ini UU Pemilu, maka Partai tersebut tidak boleh mengajukan permohonan uji materi ini. Hal ini berdasarkan Putusan MK Nomor 45/PUU-XIV/2016. 

4 Partai baru yaitu PSI, Berkarya, Garuda dan Perindo pun tidak berhak melakukan uji materi ambang batas calon presiden, karena di dalam UU Pemilu mereka belum punya hak untuk mengusulkan Capres cawapres. 

Yang punya legal standing untuk melakukan uji materi ambang batas calon presiden hanya PKPI dan PBB. PBB sudah pernah melakukan dan ditolak, tinggal PKPI. PKPI sampai detik ini belum memutuskan apakah akan melakukan uji materi ambang batas atau tidak. Yang pasti adalah, yang punya legal standing sekarang ini hanya PBB dan PKPI, yang lain tidak punya legal standing. 

Ketiga, alasan 12 orang ini melakukan uji materi ambang batas calon presiden ternyata ngawur. Alasan mereka: "Dengan ambang batas, rakyat tidak bebas memilih, karena pilihannya menjadi sangat terbatas. Rakyat mau banyak pilihan capres"

Tentu saja alasan ini ngawur dan tidak paham UUD 45. Karena di UUD 45 memang membatasi pilihan tapi tidak membatasi rakyat untuk BEBAS memilih pilihan. Berdasarkan UUD 45, Yang MENENTUKAN pilihan calon presiden dan calon wakil presiden adalah Partai politik peserta Pemilu atau gabungan Partai politik peserta Pemilu. Pilihan Partai politik peserta Pemilu itulah yang bebas dipilih rakyat untuk menjadi Presiden. Jadi salah kalau mereka katakan rakyat tidak bebas memilih. 

Selain 12 orang itu tidak punya legal standing, mereka juga tidak bisa main klaim mewakili keinginan rakyat Indonesia, karena mereka memang tidak diberi amanat oleh rakyat untuk mewakili rakyat. 

Jadi uji materi yang dilakukan oleh 12 orang ini, Rocky gerung, Busyro muqoddas dan lain-lain ini menurut saya hanya bagian dari mencari sensasi untuk kebutuhan publikasi, karena saya yakin mereka pun menyadari bahwa mereka tidak punya legal standing dan memang ada batasan di UUD 45. Atau memang mereka tidak paham UUD 45?

No comments:

Post a Comment