Breaking

Friday, 22 June 2018

Yang berhak mengajukan uji materi Presidential Threshold hanya PKPI dan PBB


Pilkada serentak 2018 yang akan digelar sebentar lagi, hasilnya seperti biasa akan banyak yang berurusan dengan MK. Bakal ada pihak yang merasa dirugikan dengan hasil pemilihan kepala daerah sehingga mengajukan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke MK. 

Pertanyaannya adalah, apakah boleh saya secara pribadi mengajukan perselisihan ke MK karena calon yang saya dukung atau yang saya harapkan menang ternyata kalah dalam pilkada? 

Tentu tidak boleh, karena saya bukan pihak terkait, bukan Peserta Pemilihan. Saya tidak punya legal standing untuk bisa mengajukan perselisihan Pilkada ke MK. Walaupun saya punya bukti terjadinya kecurangan, tetap saja saya tidak bisa mengajukan perselisihan Pemilihan ke MK. Itu aturan mainnya..

Di tempat lain, Hadar gumay, satu dari 12 orang yang mengajukan permohonan uji materi ambang batas pencalonan Presiden telah mengakui bahwa mereka bukan perwakilan dari Partai politik. Artinya sah, mereka tidak punya legal standing untuk melakukan uji materi ini.

Mereka itu sama dengan saya yang tidak punya legal standing untuk mengajukan perselisihan ke MK. Hadar Gumay cs tidak punya legal standing untuk mengajukan perselisihan ke MK terkait hasil pilkada dan mereka pun tidak punya legal standing mengajukan Uji materi ambang batas pencalonan Presiden. 

Ini perbandingan yang paling tepat setelah sebelumnya saya juga memaparkan bahwa Rocky Gerung cs tidak punya legal standing melakukan uji materi ini. 

"Rocky gerung cs, selain tidak punya Legal standing, mereka juga tidak berhak mengklaim atas nama rakyat untuk uji materi UU Pemilu"

Kalau MK tetap memproses dan menyidangkan permohonan ini, maka ke depannya, saya dan setiap warga negara Indonesia berhak melakukan gugatan hasil pilkada ke MK. Bahkan ribuan orang berhak untuk melakukan uji materi apapun walau tidak punya legal standing.

Sebelumnya sudah saya paparkan di sini..

"MK WAJIB menyidangkan ribuan permohonan setiap hari jika memperbolehkan Rocky Gerung cs melakukan uji materi"

Yang berhak mengajukan uji materi ambang batas ini hanya PKPI dan PBB, partai lain tidak punya legal standing, apalagi yang bukan perwakilan Partai, makin tidak punya hak sama sekali. PBB sudah pernah mengajukan dan ditolak. PKPI sampai saat ini belum mengajukan. 

Jadi dengan pengakuan salah satu dari 12 orang yang mengajukan uji materi ini, sudah cukup bagi MK untuk menolaknya. Kalau tidak, maka MK tentu melanggar UU MK dan siap-siap MK harus sidangkan ribuan "kasus" setiap hari. 

No comments:

Post a Comment