Breaking

Friday, 29 June 2018

Yang dibutuhkan MK dan Bawaslu dalam Pilkada adalah bukti, bukan perasaan apalagi mulut besar


Pilkada serentak 2018 telah selesai digelar, hasil Quick count sudah dipublikasi, hasil real count dari KPU sudah hampir selesai dan hasilnya tidak berbeda jauh dengan Quick count, tinggal menunggu hitungan manual berjenjang dari KPU saja.

Pihak yang menang sudah bersuka cita, pihak yang kalah ada yang menerima dan ada juga yang belum menerima. Hal ini biasa dalam perhelatan pilkada, yang penting pihak yang belum menerima harus bisa membuktikan ada kesalahan hitung di TPS atau hitungan TPS tidak sesuai dengan hasil di KPU. 

Jika nanti hasil resmi KPU sudah direlease, maka para pihak yang tidak puas bisa mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara ke MK dengan membawa alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU daerah. 

Makanya dari sekarang para calon yang yakin seharusnya dia menang, harus segera mengumpulkan alat bukti adanya perbedaan hasil suara di TPS dengan yang dipublikasikan KPU di Real count. Data real countnya juga sudah diunggah oleh KPU, sehingga sudah bisa di bandingkan. 

Kalau ternyata benar adanya dan prosentase selisih suara yang tidak sama dengan di TPS sesuai dengan ketentuan di UU Pilkada, maka calon bisa mengajukan permohonan ke MK. Kalau selisihnya tidak sesuai dengan ketentuan UU, walaupun benar ada perbedaan hasil suara, tetap tidak bisa diajukan ke MK. 

Misalnya di Jawa barat, jika calon gubernur temukan bukti perbedaan suara antara suara di TPS dengan Keputusan KPU paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi, maka calon dapat mengajukan permohonan ke MK. 

Tapi kalau selisih suara di Jawa barat itu berdasarkan hasil akhir dari KPU antara calon gubernur satu dan yang lainnya sebesar 0,5% misalnya, hal itu tidak dapat diajukan ke MK. Karena selisih 0,5% itu harus berdasarkan bukti ada perbedaan hasil di TPS dan hitungan akhir KPU, bukan selisih suara antar calon. 

Jadi di MK, yang pemohon adalah calon kepala daerah dan yang termohon adalah KPU, bukan antar calon. Dan pengalaman kemarin-kemarin, MK tidak lagi menangani terkait kecurangan Pilkada, walaupun saya beberapa tahun lalu menyatakan MK tetap harus tangani kecurangan. Tapi apa mau dikata, MK berpendapat lain.

Maka dari itu, para calon sia-sia saja jika mengumpulkan bukti adanya kecurangan dalam pilkada untuk diajukan ke MK, karena MK tidak menangani hal itu. Kalau ada bukti kecurangan, calon laporkan ke Bawaslu untuk diproses. Dan jangan lama-lama karena ada batas waktunya. 

Sayangnya, saya melihat yang terjadi bukan seperti yang saya jelaskan ini, para calon dan partai malah sibuk melaporkan ke media bukan ke Bawaslu terkait tuduhan mereka bahwa terjadi kecurangan dalam Pilkada. Ini jelas aneh..

Kalau tidak punya bukti ya terima apa adanya saja, karena sebelumnya saya sudah ingatkan untuk kuatkan data di TPS, sebagai bukti baik untuk ke MK maupun ke Bawaslu. Yang dibutuhkan adalah bukti di TPS dan bukti kecurangan. Bukan perasaan apalagi mulut besar. 

No comments:

Post a Comment