Breaking

Wednesday, 25 July 2018

Gol sudah terjadi di babak pertama. Di babak kedua dianulir karena ada aturan baru. Bolehkah?


Tanggal 23 Juli 2017, MK memutuskan melarang pengurus partai politik untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pertanyaannya adalah, apakah hal ini berlaku untuk pemilu 2024 atau pemilu 2019? Kalau untuk Pemilu 2019, tentu ini tidak wajar untuj dibenarkan, karena proses pendaftaran untuk calon anggota DPD sudah selesai. 

Berdasarkan jadwal tahapan di PKPU, penyerahan dukungan calon anggota DPD ke KPU dilaksanakan pada tanggal 22-26 April. Setelah lolos verifikasi syarat E-KTP pada tanggal 13 Mei 2018, maka bakal calon dibolehkan mendaftar. Pendaftaran mulai tanggal 9-11 Juli 2018. Proses sudah selesai sebelum MK melarang pengurus partai politik untuk menjadi anggota DPD.

Putusan MK itu tidak berlaku surut tapi berlaku ke depan sejak diputuskan. Kalau sampai putusan MK ini untuk Pemilu 2019, artinya MK menganggap putusan mereka berlaku surut, ini tidak sehat. 

Kenapa? 

Pertama, MK pernah putuskan soal Pemilu serentak menjelang Pemilu 2014. Putusan mereka itu tidak berlaku untuk pemilu 2014 karena proses sudah berjalan dan putusan MK tidak berlaku surut. Walaupun saat itu bisa saja dilaksanakan karena masih ada waktu, tapi proses sebelumnya sudah dijalankan dan menjadi satu kesatuan. Jadi amar putusan MK kala itu, putusan MK ini untuk Pemilu 2019. Jadi Yurisprudensi putusan MK sudah pernah ada, makanya putusan kali ini harusnya seperti pada putusan MK sebelumnya. 

Kedua, Jika hal ini diterapkan sekarang, maka sangat berbahaya jika ada putusan MK terkait Pemilihan Legislatif atau Pemilihan Presiden. Misalnya putusan MK bahwa tidak perlu ada ambang batas untuk usulkan Capres cawapres padahal koalisi sudah terjadi dan ditandatangani resmi di KPU. Apakah koalisi itu bisa dibatalkan? Apa dasarnya membatalkan hal itu? karena dibolehkan koalisi baik di UU Pemilu maupun UUD 45. Apalagi ada sanksi jika mundur dari koalisi yang sudah resmi ditandatangani.

Kalau ternyata hal itu tidak dibatalkan dan dinyatakan putusan MK berlaku untuk pemilu 2024, maka telah terjadi diskriminasi untuk para bakal calon anggota DPD. Kenapa untuk mereka, putusan MK berlaku pada pemilu 2019 sedangkan untuk Bakal Capres berlaku pada Pemilu 2024? 

Kalaupun putusannya sama dengan DPD, Apakah ada hak MK untuk membatalkan proses yang sudah terjadi? dan apakah putusan MK terkait satu pasal yang di uji materikan otomatis menggugurkan pasal lainnya? ternyata tidak.. 

Bagaimana bisa pertandingan sudah setengah jalan, Gol sudah tercipta, lalu pada babak kedua ada aturan baru dan bisa menganulir semua gol yang terjadi di babak pertama? 

Ini jelas aneh..

No comments:

Post a Comment