Breaking

Thursday, 26 July 2018

Imbas putusan aneh MK, maka syarat Capres dan Cawapres: Harus pengurus Partai politik


MK memutuskan bahwa PENGURUS Partai politik tidak boleh mencalonkan diri dan menjadi anggota DPD. Alasan MK memutuskan hal itu, bahwa anggota DPD merupakan representasi daerah, sedangkan anggota DPR representasi dari Partai politik.

Tentu ini hal yang aneh dan ngawur, karena anggota DPR adalah representasi rakyat, maka namanya Dewan perwakilan rakyat. Dan anggota DPD representasi daerah, maka namanya Dewan Perwakilan daerah. Kenapa jadi representasi Partai politik?

Bedanya hanya kalau calon anggota DPR di calonkan melalui Partai Politik sedangkan anggota DPD mencalonkan sendiri dengan mengumpulkan E-KTP. 

Di DPR itu ada yang namanya reses, mereka mengunjungi masyarakat untuk menjaring dan menampung aspirasi. Kalau gunakan logika Hakim MK, artinya anggota DPR tidak mengunjungi masyarakat atau rakyat tapi mengunjungi pengurus-pengurus Partai politik di daerah, karena menurut MK, anggota DPR Representasi Partai Politik.

Ngawurnya lagi ternyata putusan MK tidak berguna, karena tetap saja orang Partai politik bisa menjadi anggota DPD. Dia akan menjadi representasi daerah sekaligus partai politik seperti apa yang dikhawatirkan MK. Caranya dia tidak menjadi PENGURUS Partai Politik tapi dia menjadi ANGGOTA Partai Politik saja.

Pertanyaannya adalah kalau hanya menjadi ANGGOTA Partai, apakah boleh menjadi anggota DPD? tentu saja boleh karena putusan MK hanya untuk PENGURUS Partai Politik, tidak melarang ANGGOTA Partai Politik menjadi anggota DPD. Jadi alasan dari putusan MK tidak bisa diterapkan sama sekali.

Dan yang paling berbahaya dari putusan MK ini adalah: Jika gunakan logika hakim MK, maka Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus PENGURUS Partai politik, tidak boleh hanya anggota Partai politik, apalagi masyarakat biasa. Itu yang akan terjadi ketika ada pihak yang melakukan Judicial review tentang status politik Calon Presiden dan calon wakil Presiden. 

Calon Presiden dan wakil Presiden itu diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, maka sesuai dengan logika MK, maka Presiden dan wakil Presiden itu Representasi dari Partai politik! Ini jelas berbahaya.. Dan mau tidak mau, MK harus putuskan seperti itu karena logika hukum mereka ketika memutuskan soal status politik calon anggota DPD seperti itu. Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus pengurus Partai Politik.

Bisa jadi apa yang dikhawatirkan banyak orang bahwa putusan MK ini bermuatan politis, benar. Putusan ini bertujuan hanya untuk menjegal orang tertentu. Karena putusan MK faktanya ngawur seperti ini..

No comments:

Post a Comment