Breaking

Sunday, 29 July 2018

Meluruskan kekeliruan SBY tentang sanksi bagi Partai Politik yang tidak mengajukan pasangan calon


Saya akan membahas pernyataan SBY terkait koalisi dengan barisan Jokowi. Tapi bukan soal koalisi itu yang akan saya bahas, tapi pernyataan SBY yang mengatakan bahwa Partai Politik peserta Pemilu 2019 berdasarkan UU Pemilu tidak boleh tidak mengusung Capres. Itu keliru...

SBY mengatakan: "Sebab UU tidak memungkinkan Partai politik tidak mengusung capres, kalau dulu boleh. Kalau sekarang tidak mengusung maka pemilu tahun 2024, kami kehilangan hak untuk mengajukan capres dan cawapres"

Sebagai politisi Partai, saya wajib luruskan hal ini..

Sebelum saya menjelaskan, saya harus koreksi bahwa dalam UU Pemilu, Partai Politik Peserta Pemilu tidak dikenal kata MENGUSUNG untuk Capres seperti yang dikatakan SBY. karena yang dikenal dalam UU Pemilu adalah kata MENGUSULKAN, MENGAJUKAN dan PENDAFTARAN.

Boleh gak, kalau Partai politik Peserta Pemilu tidak mengajukan bakal pasangan calon? Boleh.. 

Loh, bukannya harus!? Pasal 235 ayat 5 UU Pemilu menyatakan Partai politik atau Gabungan Partai politik yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon akan dikenakan sanksi tidak boleh ikut Pemilu berikutnya?

Itu bukan keharusan atau kewajiban, karena tidak ada teks wajib atau harus di UU ini, dan tidak ada sanksi walaupun Partai Politik peserta Pemilu tidak mengajukan Pasangan calon. 

Loh.. bukankah sudah jelas ada sanksinya di pasal 235 ayat 5??

Begini.. yang dikenakan sanksi itu Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat mengajukan Pasangan Calon. Kalau Partai Demokrat cuma 10% perolehan suaranya, apakah memenuhi syarat? ternyata tidak memenuhi syarat, jadi tidak dikenakan sanksi.

Kalau begitu kenapa tidak berkoalisi dengan Partai lain? 

Pertanyaannya adalah, apakah ada aturan bahwa Partai yang perolehan suaranya tidak memenuhi syarat mengajukan Pasangan calon HARUS dan WAJIB berkoalisi?? Tidak ada kan?

Misalnya analisis awal-awal saya tentang strategi PKS, bahwa diujung nanti, PKS akan mundur dari barisan Prabowo sehingga Jokowi menjadi Calon Presiden tunggal. Karena waktu itu PAN, Demokrat dan PKB sudah ke barisan Jokowi. PKS akhirnya punya jasa atas kemenangan Jokowi.

Partai yang belum memenuhi syarat beralasan dia tidak mau memilih Pasangan calon A atau B, dia punya pasangan calon sendiri tapi tidak memenuhi syarat. KPU tidak punya kewenangan memaksa Partai Politik untuk memilih pasangan calon A atau B. Itu kewenangan internal Partai.

Kalau begitu, sanksi di pasal 235 ayat 5 tersebut untuk siapa? 

Sanksi itu untuk Partai Politik yang perolehan suaranya tanpa harus bergabung dengan Partai lain memenuhi syarat untuk mengajukan pasangan calon, tapi tidak mengajukan. Atau untuk gabungan Partai politik yang sudah bersepakat bergabung, perolehan suaranya jika dikumpulkan memenuhi syarat mengajukan pasangan calon, tapi tidak mengajukan, maka mereka kena sanksi tidak bisa ikut pemilu pada pemilu berikutnya.

Jadi jika SBY tidak ingin mengusulkan dan mengajukan Pasangan calon presiden dan wakil Presiden di Pemilu 2019, sangat boleh dan sangat terbuka lebar. 

Saya pikir cukup jelas penjelasan saya. Penjelasan ini juga sebagai klarifikasi atas pernyataan SBY. 

No comments:

Post a Comment