Breaking

Tuesday, 21 August 2018

Kasus Sandiaga Uno jangan diarahkan menjadi kasus Andi Arief.


Masalah dugaan mahar Sandiaga ke PAN dan PKS jangan diarahkan seolah-olah menunggu bukti Andi Arief. Soal Andi Arief bisa buktikan atau tidak itu lain kasus, tapi yang difokuskan ini adalah pengakuan sandi terkait uang tersebut.

Dana 500 Miliar itu menurut sandiaga bukan untuk Mahar, tapi untuk dana Kampanye. Jadi Bawaslu fokus ke PERUNTUKAN DANA itu. Apakah dana tersebut untuk Mahar atau untuk biaya Kampanye? Bukan menunggu pembuktian Andi arief. Karena Sandiaga sudah menyatakan peruntukan dana tersebut. 

Dalam Proses pencalonan, Sandiaga saat itu belum menjadi calon dan masih menjabat Wakil Gubernur DKI. Jadi dana 1 Triliun itu ada di saat proses pencalonan, ada ketika Sandiaga masih jadi pejabat dan ada disaat belum waktunya penerimaan dana Kampanye. Itu kondisi pada saat itu..

Fakta-fakta itulah yang menjadi fokus Bawaslu, jangan sampai mengarahkan ke hal lain. Bawaslu tinggal mencari apakah dana itu untuk mahar atau benar untuk dana kampanye? dan dari dua pilihan itu, sama-sama punya konsekuensi hukumnya. Karena dilaksanakan pada saat Proses pencalonan.

Konsekuensi hukumnya jika itu terbukti mahar, maka Sandiaga dibatalkan menjadi cawapres dan PAN juga PKS sanksinya tidak boleh mengikuti Pemilu Presiden pada tahun 2024. Kalau terbukti dana kampanye, maka sandiaga kena pidana dan uang tersebut disita masuk ke kas Negara.

Tentang detail dari pilihan tersebut, saya telah paparkan dalam tulisan ini: “Sandiaga uno tinggal pilih, dia dipidana atau batal menjadi cawapres” https://t.co/O3uGPdc0pg

Jadi pilihan sekarang itu ada di Sandiaga dan Partai Politik yang diduga menerima Mahar. Mana yang mau mereka akui, Mahar atau dana kampanye? 

Pilihan yang sangat sulit memang. Sandiaga dan Partai politik bisa saling menyepakati pilihan, atau akhirnya saling membantah. Hal yang paling aman bagi sandiaga adalah jika mengakui ini mahar. Karena dia tidak dipidana. Tapi apakah Partai mau kena imbasnya? belum tentukan?

Bagi Partai politik, tidak ikut Pilpres tentu bukan hal yang bisa diterima begitu saja, Maka pilihan Partai politik yang paling masuk akal adalah mengakui ini dana kampanye. Partai Politik tidak kena sanksi, tapi yang memberikan dana terkena sanksi pidana..

Apalagi dana kampanye itu tidak boleh diberikan ke Partai Politik, tapi harus dimasukkan ke dalam rekening khusus yang sudah didaftarkan ke KPU. Ini juga bisa jadi bahan bagi Bawaslu untuk membantah pernyataan sandi soal dana kampanye.

Jelas ya.., tinggal Bawaslu gali keterangan dari saksi-saksi termasuk Andi Arief untuk membuktikan mana yang benar, apakah dana itu untuk dana Mahar atau untuk dana Kampanye? Ini substansinya sekarang...

No comments:

Post a Comment