Breaking

Saturday, 25 August 2018

Siapa bilang TNI-Polri melanggar UU jika mensosialisasikan kinerja Pemerintah? Benci boleh, bodoh jangan...


Kemarin saya tantang dengan bertanya, Dimana salahnya ketika Jokowi meminta TNI-Polri Sosialisasikan Kinerja Pemerintah ke Masyarakat? Saya kemudian tambahkan, Ngawur jika ada yang menyalahkan hal itu.

Tantangan saya dijawab dengan berbagai jawaban ngawur. Tapi semua jawaban itu tidak ada satupun bisa menjelaskan tudingan mereka, bahkan para politikus Partai yang sebelumnya berkoar-koar menyalahkan diam. Mereka ternyata tidak punya jawaban atas tudingan konyol mereka. Penyakit gak tuh? 

Mereka sebelumnya bilang bedakan sama alat pemerintah, melanggar UU dan konstitusi, mengacak sistem kenegaraan, kampanye, marketing, humas, politik praktis, dwi fungsi dan sebagainya. Tapi ketika saya tanya lagi dimana aturan yang menyalahkan? diam semua.. termasuk para politikus ngawur itu.

Saya jelaskan dengan dua hal ya.., pertama fakta dilapangan, soal sosialisasi yang dilakukan alat negara ke masyarakat itu sudah dilakukan dari dulu dan tidak ada masalah. Satu contoh saja zaman SBY, TNI pun pernah diminta memberikan pemahaman ke masyarakat terkait kenaikan harga bensin bersubsidi. 

Di zaman digital ini, menemukan berita TNI-Polri turun dan memberikan sosialisasi ke masyarakat banyak. Tinggal dicari jejak digitalnya saja. Ini tidak pernah jadi masalah, tapi menjelang Pilpres jadi masalah dan yang mempermasalahkan ternyata tidak diiringi dengan kemampuan intelektual yang mumpuni.

Kedua, Ngawur permanen kalau ada pihak apalagi politikus yang mengatakan, TNI Polri sebarkan hasil kerja pemerintah, itu pelanggaran. Pasti mereka itu berfikirnya polisi hanya mengatur lalu lintas dan TNI hanya untuk perang. Sayangnya, kengawuran itu mereka utarakan ke publik. 

Berdasarkan UU TNI, TNI itu berfungsi sebagai PENANGKAL, PENINDAK dan PEMULIH. Mereka pikir TNI itu hanya penindak saja. Dengan TNI turun ke masyarakat, sosialisasikan fakta, maka itu mencegah niat lawan yang akan menyebarkan kebohongan untuk merusak kedaulatan bangsa. 

Dan dalam penjelasan di UU TNI, TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah, membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang terganggu. Antara lain Konflik komunal dan huru-hara. Dengan menyebarkan fakta, itu bisa memulihkan kondisi tersebut. 

Di dalam penjelasan UU TNI, disebutkan TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan. Ini keputusan dan kebijakan presiden dan ini bagian dari tugas TNI sebagai penangkal dan pemulih setiap gerakan yang mengancam kedaulatan.

Kalau untuk Polri tidak beda jauh juga dengan TNI. Di UU Polri, Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Silahkan cek jejak digital sosialisasi kepolisian ke masyarakat. Sama seperti TNI, hal ini dari dulu tidak pernah menjadi masalah, tapi menjelang Pilpres, hal ini menjadi masalah. Ada tujuan negatif yang mereka inginkan dengan mempermasalahkan hal ini.

Zaman sekarang ini, ancaman terhadap kedaulatan bangsa bukan hanya perang secara fisik saja, tapi ancaman siber. Perang siber terjadi dan lebih berbahaya daripada perang fisik, karena yang diserang ini adalah pemahaman dan pemikiran warga negara.

Serangan siber pelurunya itu fitnah. Dimana fitnah itu mengajak masyarakat untuk melakukan kebencian. Maka pertahanannya bukan dengan baju anti peluru atau mobil baja, tapi pertahanannya adalah dengan menyebarkan dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Kenapa TNI? Berdasarkan penjelasan UU TNI, TNI adalah kekuatan nyata yang mempunyai aspek PSIKOLOGI untuk diperhitungkan oleh lawan sehingga mengurungkan niat lawan sekaligus juga mencegah niat lawan yang akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Saya pastikan, yang menyalahkan TNI-Polri adalah pihak yang tidak ingin fitnah dan ajaran kebencian terhadap bangsa ini memudar. Mereka ingin fitnah ini terus menggerogoti bangsa dan mereka bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Mereka adalah pihak yang tidak ingin bangsa ini kokoh. 

Mereka tuding ini Politik Praktis. Padahal Politik negara dan politik Praktis itu berbeda. Politik praktis adalah kegiatan politik yang berhubungan langsung dengan perjuangan merebut dan mempertahankan kekuasaan politik. Politik negara adalah menjaga kedaulatan negara. Ini sangat berbeda.

Sayangnya karena kebencian yang memuncak dan nafsu untuk merebut kekuasaan, tidak dibarengi dengan kemampuan intelektual yang mumpuni, mereka langsung menjudge TNI-Polri akan melakukan Politik Praktis. Makanya saya katakan Benci boleh, bodoh jangan.. 

Bung Karno pernah menyatakan: "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit, karena melawan bangsamu sendiri". 

Pernyataan Bung Karno perlu ditambahkan lagi di zaman pemerintahan Jokowi. Karena di zaman ini, Jokowi bukan hanya melawan bangsa sendiri, tapi juga melawan pemikiran radikal bangsa lain. Rakyat diajarkan radikalisme dari timur tengah oleh penjajah yang berkedok mengajarkan agama. Dan ada anak bangsa yang memanfaatkan hal ini demi hawa nafsunya..

Jadi jelas ya, berdasarkan historis, TNI-Polri sudah dari dulu melakukan berbagai sosialisasi dan tidak pernah dipermasalahkan. Dan berdasarkan UU TNI dan UU Polri, itu menjadi tugas TNI-Polri untuk menjaga kedaulatan negara ini. Lalu yang menyalahkan itu pakai dasar apa dalam menilai? 

Ternyata dasar yang mereka gunakan adalah kebencian dan kepentingan politik Praktis. Mereka halalkan segala cara dan mereka rela bangsa ini rusak hanya untuk menuntaskan hawa nafsu mereka. Mau terlihat bodoh sekalipun mereka tidak peduli. Ini penyakit.. 

No comments:

Post a Comment