Breaking

Tuesday, 14 August 2018

Untuk menutupi 'Bangkai' Kardus, mereka menyerang Jokowi soal dana kampanye. Ini penjelasannya..


Dana kampanye untuk Prabowo-Sandiaga berkasus. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Dan kasus ini terindikasi kuat melanggar UU pemilu. Sanksinya cukup berat yaitu pidana dan tidak bisa mengikuti Pilpres. Ini kondisi yang terjadi sekarang ini. 

Masalah ini adalah masalah internal koalisi Prabowo. Mereka saling hantam soal kardus hingga terpublikasi keluar. Tambah lagi ada pengakuan sandiaga bahwa dana itu untuk dana kampanye bukan untuk mahar. Tentu semakin memicu masalah. Walaupun begitu, Ini sama sekali tidak ada urusannya dengan Jokowi. Ini sudah urusan mereka dengan Bawaslu. 

Tapi seolah-olah untuk menutup ‘bangkai’ kardus, mereka alihkan hal itu dengan menyerang Jokowi. Mereka secara terbuka minta Jokowi transparan. Mereka minta Jokowi jelaskan dari mana dana kampanyenya. Sandiaga menurut mereka transparan. Mereka mau membuat opini seolah-olah sandiaga bersih dan Jokowi tidak bersih. Sayangnya mereka bodoh.. 

Kenapa? Karena mereka membuka kebodohan mereka sendiri dan makin menguatkan bahwa kasus sandiaga ini sudah sangat urgent untuk ditangani bawaslu. Kalau saya jadi Prabowo, habis saya maki mereka. Mereka melakukan blunder. 

Saya jelaskan berdasarkan UU Pemilu ya.

Dana kampanye itu tanggung jawab pasangan calon, bukan orang yang masih dalam proses penentuan calon seperti sandiaga. Saat kasus itu terjadi, dana kampanye belum menjadi tanggung jawab sandiaga. Harus dipahami bahwa saat itu sandiaga belum menjadi calon, masih proses calon dan itu melanggar pasal 228 UU Pemilu.

Sumber dana kampanye itu berasal dari 3 pihak, yaitu: Pasangan calon itu sendiri, Partai politik/gabungan Partai politik yang mengusulkan pasangan calon dan sumbangan YANG SAH menurut hukum dari PIHAK LAIN. 

Dari 3 pihak ini, terbagi dalam dua jenis lagi, yaitu dana dari internal dan dana dari external. Internal adalah pasangan calon dan Partai pengusul, external adalah pihak selain dari pasangan calon dan Partai pengusul. 

Dana dari internal tidak diatur berapa batas dananya. Sedangkan untuk sumbangan dari external ada batasan biayanya. Kalau perorangan 2,5 Miliar, kalau dari Kelompok/Perusahaan/badan non pemerintah maksimal 25 milliar. 

Berdasarkan UU Pemilu, yang menyumbang itu harus JELAS identitasnya, yang akan menyumbang itu wajib ke KPU untuk laporkan berapa dana yang dia sumbangkan dan ketika memberikan sumbangan wajib ke rekening khusus yang sudah didaftarkan ke KPU oleh Pasangan calon dan Partai pengusul.

Jadi, kalau dituntut Jokowi harus transparan sumbangannya, ya salah alamat. Itu bukan domain Jokowi. Karena yang menyumbang wajib membuktikan sendiri identitas jelas, yang menyumbang wajib membuktikan sendiri bahwa sumbangannya dari dana yang sah, yang menyumbang wajib melaporkan diri dan dananya ke KPU, dan yang menyumbang wajib mengirimkan sumbangannya ke rekening khusus yang sudah terdaftar di KPU. Jadi gak ada urusannya dengan Pasangan calon! 

Sandiaga waktu memberikan dana, posisinya sebagai external, jadi kalau bicara konteks dana kampanye bukan dalam konteks pelanggaran kampanye, dia terkena batasan sumbangan. Dana yang sudah diberikan itu wajib diserahkan ke kas negara, tidak boleh ditarik lagi. Dan hanya disisakan 2,5 miliar untuk dimasukkan ke dalam rekening khusus kubu Prabowo, tidak boleh masuk ke rekening apalagi ke kantong partai politik. Selain itu Sandiaga wajib laporkan ke KPU, bukan ke KPK. Ngawur kuadrat kalau Sandiaga laporkan ke KPK. 

Konyolnya, sumbangan kampanye mau Sandiaga laporkan dan diskusikan dengan KPK. itu ngawur kuadrat.. untuk menutupi apa yang terjadi, dia mau tunjukkan bahwa dia heroik dan transparan. Berdasarkan UU dia harus ke KPU bukan ke KPK untuk laporkan dan diskusikan masalah dana kampanye. Dananya juga harus dikirim ke rekening khusus bukan ke Partai. Jadi kalau ada yang membanggakan apa yang dilakukan sandiaga, maka dia lebih ngawur daripada sandiaga. 

Kesalahan sandiaga uno adalah memberikan dana kampanye saat proses pencalonan. Apapun alasannya, tetap saja berdasarkan UU Pemilu dianggap memberikan imbalan dalam proses pencalonan. Sanksinya jelas, silahkan baca penjelasan lengkap saya disini..

SANDIAGA UNO TINGGAL PILIH, DIA DIPIDANA ATAU BATAL MENJADI CAWAPRES

Lalu bagaimana dengan serangan ke Jokowi bahwa Jokowi harus transparan jika dana dari dirinya atau dari partai? Dan dimana letak kebodohan yang menyerang Jokowi seperti yang saya katakan tadi? 

Begini.. Jokowi sudah melaporkan kekayaannya ke KPK, artinya sudah terecord dan sudah diperiksa. Misalnya Jokowi akan memasukkan dana ke rekening khusus, ya masukkan saja. Jelas dana dari dia, KPU juga mengetahui, KPK juga memantau dan nanti akan diaudit juga. Belum lagi ada pembatasan dana kampanye dari KPU. Apalagi dana kampanye digunakan untuk apa saja juga ada aturannya.

Jadi transparan seperti apa maunya mereka? Karena dana itu juga akan terpublikasi. Tidak ada kewajiban Jokowi harus laporkan ke Prabowo, karena Prabowo juga harus melakukan hal yang sama seperti Jokowi. Semuanya berdasarkan UU pemilu bukan berdasarkan AD/ART Gerindra, PAN, PKS atau Demokrat. 

Mereka kehilangan akal ketika kasus kardus dalam proses pencalonan mencuat. Mereka tidak tahu harus berdalih apa, maka satu-satunya cara mereka menyerang Jokowi, seolah-olah Jokowi tidak transparan dan mereka transparan. Sayangnya apa yang mereka lakukan tidak dibarengi dengan kemampuan intelektual yang mumpuni. Akhirnya terlihat bodoh.

Ada yang bisa membantah?? 

No comments:

Post a Comment