Breaking

Saturday, 1 September 2018

Kasus Sandiaga uno sama persis dengan kasus PSI yang dipolisikan Bawaslu.


Putusan Bawaslu terhadap kasus Andi Arief sudah benar. Tapi masih ada satu kasus lagi yang belum diproses oleh Bawaslu, yaitu kasus Sandiaga. Kasus Sandiaga sama persis dengan kasus PSI yang membawa PSI hingga ke Bareskrim. 

Sekjen Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni dan Wasekjen PSI oleh bawaslu dilaporkan ke Bareskrim dan diminta untuk segera dijadikan tersangka pelanggaran kampanye. Mereka diduga memasang iklan kampanye yang melanggar UU Pemilu di koran Jawa post edisi 23 April 2018. 

Setelah diperiksa, akhirnya Bareskrim Polri menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sekjen dan Wasekjen PSI dinyatakan tidak melanggar UU Pemilu. Yang pasti kasus ini diputus sesudah ada proses di bawaslu dan bawaslu meneruskan ke Bareskrim. Diduga ada tindak pidana Pemilu. 

Kasus sandiaga uno tentang dana kampanye juga ada pasal pidananya. Sama seperti PSI, jika ditemukan ada pelanggaran, maka bawaslu meneruskan ke pihak kepolisian. Ini yang belum dilakukan oleh Bawaslu di kasus ini.

Tapi bukannya Bawaslu sudah memproses hal itu dan tidak ditemukan pelanggaran?? Memang benar tidak ditemukan pelanggaran, karena yang diproses Bawaslu adalah kasus Andi Arief bukan Kasus pengakuan sandiaga bahwa uang 1 Triliun itu untuk dana kampanye. Ini yang belum diproses. 

Kasus Andi Arief tidak terbukti ada Mahar, karena Andi Arief tidak datang ketika dipanggil Bawaslu. Kasus Andi Arief adalah Kasus dugaan mahar, sedangkan kasus Sandiaga adalah kasus dugaan pemberian dana kampanye kepada PKS dan PAN. Ini dua hal yang berbeda.

Dengan “ditutupnya” kasus dugaan Mahar, maka tertutup sudah sanksi buat PAN dan PKS untuk tidak ikut Pemilu Presiden 2024. Tinggal kasus dugaan pemberian dana kampanye kepada PKS dan PAN. Ingat, kasus Andi Arief tidak ada pidana Pemilunya, sedangkan kasus Sandiaga, ada pidana Pemilunya.

Pidana Pemilu dalam kasus Sandiaga, karena dana yang diberikan melebihi ketentuan UU Pemilu. Dan tentu saja karena saat itu Sandiaga masih menjadi Pejabat negara dan dana Kampanye itu aturannya tidak boleh diberikan ke Partai, harus ke rekening khusus calon. 

Dimana persamaan kasus sandiaga dengan Kasus PSI? Begini.. Koran Jawa Pos itu diibaratkan Andi Arief, dia menyiarkan. Sedangkan PSI itu diibaratkan Sandiaga, karena mengakui memasang ‘iklan’ di Jawa Pos. Sama seperti pengakuan Sandiaga bahwa dana itu bukan dana Mahar tapi dana kampanye. 

Untuk media ada sanksinya tersendiri yang diatur UU, begitupun dengan Andi Arief. Tapi Pengakuan Sandiaga sama dengan Pengakuan PSI. Karena pengakuan itu, makanya Bawaslu memproses PSI hingga meneruskan ke Bareskrim. Begitupun pengakuan sandiaga, Bawaslu harus lakukan hal yang sama.

Ini tidak ada hubungannya dengan Jokowi. Sandiaga jadi Cawapres atau tidak, tidak ada masalah, rekam jejak sandiaga yang minus malah makin menggerus elektabilitas Prabowo yang sudah rendah. Ini persoalan hukum dan tentu saja perlakuan yang adil dalam menjalankan UU Pemilu. 

Jadi kita tunggu proses Bawaslu selanjutnya dalam kasus Sandiaga, yaitu dugaan pemberian dana kampanye kepada PAN dan PKS, bukan pemberian Mahar. Supaya jelas, jangan dibiarkan liar begitu saja. 

No comments:

Post a Comment