Breaking

Tuesday, 29 January 2019

Apakah Ahmad Dhani sengaja dijebak oleh kelompok Prabowo?


Ahmad Dhani divonis bersalah oleh Pengadilan negeri Jakarta selatan. Pengadilan Negeri Jakarta selatan merupakan lembaga peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung RI. Mahkamah agung RI itu dalam sistem ketatanegaraan masuk dalam lembaga Yudikatif.

Sistem politik di Indonesia ini terbagi dalam 3 lembaga, Yaitu lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Eksekutif adalah pelaksana pemerintahan dari Presiden, menteri, kepala daerah hingga turunannya. Legislatif itu MPR, DPR dan DPD. Yudikatif itu MA, MK dan KY.

Jika putusan Pengadilan Negeri terhadap Ahmad Dhani dianggap tidak benar, maka ada langkah hukum selanjutnya yang bisa ditempuh. Dan itu areanya masih dalam area Yudikatif. Bukan masuk dalam area Eksekutif maupun Legislatif. Jadi bukan kewenangan Presiden maupun DPR.

Jadi bagaimana bisa wilayah yang bukan kekuasaan Presiden sebagai Eksekutif, lalu dilimpahkan ke Presiden seolah-olah beliau ada di ranah Yudikatif? Kenapa putusan yang dibuat Yudikatif lalu yang disalahkan adalah Presiden sebagai eksekutif? Ini penyakit..

Pembodohan yang dilakukan oleh para politikus untuk memframing bahwa Ahmad dhani divonis bersalah adalah keinginan Pemerintah, tentu itu sangat menyesatkan bagi pendidikan ketatanegaraan di masyarakat. Atau memang politikus itu bodoh beneran?

Dulu sebelum ditetapkannya UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan negeri itu dibawah naungan Departemen Kehakiman dan HAM RI. Artinya Pengadilan Negeri dibawah naungan Eksekutif. Setelah UU tersebut diberlakukan, Pengadilan negeri dibawah naungan MA, yaitu di bawah lembaga Yudikatif.

Bukan Jokowi yang mengadili, bukan Jokowi yang memutuskan, tapi anehnya Jokowi yang disalahkan. Kenapa harus Jokowi? Kenapa harus eksekutif yang disalahkan? kenapa bukan Fadli zon yang legislatif misalnya yang disalahkan karena kedekatannya dengan Ahmad Dhani?

Kebodohan dan pembodohan dilakukan oleh para politikus tujuannya untuk menyudutkan Jokowi, padahal para politikus itu punya tugas untuk memberikan pendidikan politik ke masyarakat, bukan memberikan pembodohan. Ini penyakit yang harus diluruskan..

Ahmad Dhani suka tidak suka terbukti melakukan perbuatan pidana, dan akibat perbuatannya itu, dia harus dihukum. Yang berhak memvonis salah benar itu adalah hakim di pengadilan negeri, bukan Ahmad dhani, bukan Prabowo, bukan Fadli zon apalagi Jokowi. Itu kewenangan lembaga Yudikatif, kewenangan para hakim.

Kalau ada dari kubu Prabowo memframing bahwa Ahmad Dhani dikriminalisasi Jokowi, maka saya boleh mengatakan bahwa Ahmad Dhani itu sebenarnya dijebak oleh kelompok Prabowo sebagai alat untuk menyerang Jokowi. Ahmad Dhani disuruh berbuat konyol agar supaya dipenjara. Bolehkan?

Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Ahmad Dhani adalah sikap pribadi dia. Sikap pribadi dia adalah tanggungjawab dia, bukan tanggungjawab Jokowi atau Pemerintah. Oleh lembaga Yudikatif, apa yang dilakukan Ahmad dhani ternyata melanggar hukum, maka dia divonis bersalah. itu adalah urusan Ahmad dhani dengan Pengadilan Negeri yang memvonisnya, bukan dengan Jokowi.

Saya pikir cukup jelas ya, pesan saya kepada para politikus penyebar kebohongan, ingat.. yang menanggung kebodohan dan kebohongan kalian adalah anak, cucu dan keluarga kalian. Mereka dihina oleh lingkungan dan jaringan sosial mereka karena kebodohan kalian. Ingat itu..

1 comment:

  1. Sungguh Tanggapan yg CERDAS Bagi yg Ber AQAL.. ENTAH..??!, BAGI YG GOBLOG.. dn tidak Be AQAL?!.

    ReplyDelete