Breaking

Thursday, 17 January 2019

HUKUM, HAM, KORUPSI DAN TERORISME


Ini adalah tema dalam debat pertama Capres-cawapres yang diadakan oleh KPU. Ada beberapa catatan saya terkait tema debat ini: 

HUKUM
Bagaimana pencapaian Jokowi hingga hari ini terkait penegakan hukum di Indonesia? Tentu jika ditanya ke Kelompok Prabowo, mereka akan katakan penegakan hukum di Indonesia di zaman Jokowi buruk. Jika ditanya dimana buruknya, mereka tidak mau menjawab, yang penting buruk saja. 

Mereka tidak sadar bahwa mereka itu terlindungi secara hukum di zaman Jokowi. Zaman dulu, jika mereka seenaknya menuduh pemerintah apalagi menentang pemerintah, tentu tahu sendiri akibatnya. Sikap mereka saat ini terhadap pemerintah Jokowi, jika diterapkan zaman dahulu, mereka sudah hilang. Tidak lagi ketahuan dimana rimbanya. Jokowi tidak pernah mau melakukan itu hal itu. Coba di zaman soeharto begitu, sudah diculik sama prabowo. 

Semua orang yang menghina, menyebarkan permusuhan dan tindak pidana lainnya, diproses secara hukum dengan tetap mengedepankan praduga tidak bersalah. Bahkan banyak orang yang diduga menghina Jokowi dibebaskan.

Bahkan bagaimanapun hancurnya hati Jokowi melihat Ahok, sahabatnya diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi, yang akhirnya harus mendekam di penjara. Bagaimanapun hancurnya hati Jokowi, dia harus menyerahkan kasus ahok pada hukum. Dia tidak melakukan intervensi. Jokowi tahu bahwa Ahok tidak bermaksud menghina, tapi hukum berkata lain, maka dia harus menerima hal itu. 

Jadi hukum di zaman Jokowi menjadi panglima, hukum tidak menjadi alat Jokowi untuk melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya dan koleganya.

HAM
Jokowi tidak berani mengusut pelanggaran HAM di masa lalu dan dimasanya! Jokowi tidak peduli dengan HAM! Itu tuduhan yang dialamatkan ke Jokowi oleh pendukung Prabowo. Walaupun pendukung Prabowo tidak paham apa-apa terkait yang mereka tuduhkan. Lalu apakah benar Jokowi tidak mau menyelesaikan kasus-kasus HAM baik di masa lalu dan masa kini?

Begini.. Ketika Jokowi ingin menyelesaikan Pelanggaran HAM dimasa Orde baru, ternyata Komnas HAM yang menggagalkannya. Berkas Komnas HAM tidak bisa diproses oleh Kejaksaan agung, karena data yang diberikan oleh Komnas HAM tidak memenuhi syarat formil dan materiil untuk kelengkapan berkas perkara, dan jika dipaksakan tentu kejaksaan akan kesulitan mengumpulkan bukti-bukti. Oleh karena itu, berkas dikembalikan oleh kejaksaan agung ke komnas HAM untuk dilengkapi, tapi sayangnya sejak tahun 2002 hingga hari ini, Komnas HAM tidak mampu melengkapi hal itu. Komnas HAM hanya sibuk berteriak tentang pelanggaran HAM tapi mereka tidak mampu melengkapi apa yang mereka teriakan itu. Ini tentu ngawur.. Tentu Jokowi tidak ingin melakukan proses penanganan kasus dengan data yang tidak lengkap. Karena yang memiliki data itu bukan Jokowi.Tapi pihak Komnas HAM. 

Apakah benar Jokowi tidak ingin menangani Kasus Munir? Kasus Munir terjadi beberapa hari sebelum Megawati lengser dari jabatannya sebagai Presiden, sehingga kasus ini ditangani oleh pemerintahan SBY. Di pemerintahan SBY dibentuklah TPF munir dan pada tahun 2005 TPF sudah menyelesaikan kerjanya. Bola ada ditangan SBY, tinggal dieksekusi oleh SBY. 

Tapi entah kenapa, hasil TPF itu tidak pernah dibuka oleh SBY selama dia menjadi Presiden. Sampai pada 2 tahun setelah Jokowi berkuasa, Jokowi ingin menyelesaikan kasus Munir, tapi apa yang terjadi? 

Dokumen TPF Munir tidak ada di sekretariat Negara, ternyata dokumen itu masih ada di SBY. Jokowi meminta dokumen itu diserahkan ke Negara, sayangnya dokumen itu hilang! SBY bukannya memberikan klarifikasi malah meradang dan membuat statement di luar konteks. Padahal pemerintah Jokowi hanya ingin meminta pihak SBY mengembalikan dokumen asli TPF Munir untuk diproses. 

SBY hanya punya copyannya, tentu saja hal itu tidak dapat dibenarkan, karena bisa saja copyan itu palsu, tidak sesuai dengan dokumen yang asli. Copyan itu bisa saja direkayasa, sehingga pemerintah Jokowi tetap ingin mendapatkan dokumen TPF yang asli. Karena ini berhubungan dengan pihak-pihak yang nanti akan dipanggil, Mereka tentu bisa menyalahkan pemerintah bahwa pemerintah melakukan proses hukum dengan dokumen yang diragukan keasliannya.

Pertanyaannya, kenapa tahun 2005 hingga SBY lengser kasus ini tidak pernah diproses? Padahal hasil TPF Munir sudah ada. Lalu kenapa SBY tidak memberikan dokumen itu ke pemerintahan Jokowi ketika terjadi pengalihan kekuasaan? Lalu bagaimana bisa dokumen Negara itu bisa hilang? Ini masih menjadi misteri.. sampai detik ini Pemerintah Jokowi masih menunggu Pemerintah SBY memberikan dokumen TPF Munir yang asli.

Untuk Kasus Novel Baswedan, ini adalah kasus pribadi yang mau diarahkan menjadi kasus politik. Melihat rekam jejak Novel, maka tidak heran kalau ini menjadi kasus pribadi. Ketika ditangani oleh pihak kepolisian, Novel Baswedan berulah juga, dia tidak kooperatif dan hanya menuntut dibuatkan TPF, tentu sikap dia menyulitkan pihak kepolisian untuk membuka kasusnya. Kasus Novel baswedan dimanfaatkan untuk menyerang Jokowi, mau arahkan jadi kasus politik. Tentu ini perbuatan yang tidak dapat dibenarkan

Apa yang terjadi terhadap Novel Baswedan itu biadab, orang disiram air keras itu perbuatan biadab, tapi bukan berarti apa yang dilakukan oleh Novel baswedan ke Jokowi dan pihak kepolisian dapat dibenarkan? Kenapa Novel tidak kooperatif ikuti proses hukum? Tentu sangat disayangkan, kasus ini malah dijadikan konsumsi politik. 

KORUPSI
Sama seperti proses hukum, Jokowi tidak pernah mau mengintervensi. Selain banyak pejabat sebelum dia berkuasa akhirnya dijebloskan ke penjara karena melakukan korupsi, juga untuk menguji komitmen Jokowi, lihat hingga detik ini, orang-orang yang berada di sekeliling Jokowi yang melakukan korupsi tidak luput diperkarakan. Tidak ada urusan walaupun yang ditangkap itu adalah Ketua umum Partai pendukung atau tim pendukungnya untuk pencapresannya. 

Jadi untuk mengukur komitmen Jokowi itu mudah, lihat saja orang-orang disekelilingnya yang terciduk KPK. Jokowi tidak mau kongkalingkong dengan penegak hukum dan tidak mau melakukan intervensi. 

Lihatlah para pimpinan KPK, mereka bisa berkoar-koar dengan lantang di zaman Jokowi, coba bandingkan saat Antasari Azhar, beliau akhirnya dipenjara dan baru bebas di zaman Jokowi. Kenapa tidak ada yang berani mempermasalahkan hal itu? Apakah Karena SBY ada di pihak Prabowo?

TERORISME
Di zaman Jokowi ada beberapa kasus terorisme, dan sikap Jokowi sangat jelas dan tegas. Jokowi mengatakan Negara dan seluruh rakyat tidak pernah takut dan tidak pernah memberikan peluang sedikitpun pada terorisme dan upaya mengganggu keamanan Negara. Jokowi tidak hanya bertindak tegas secara fisik, tapi juga ke psikis. Konsep radikalisme dan terorisme mulai menyusup ke para generasi muda bangsa, apalagi dengan kemajuan teknologi, maka begitu mudah mereka untuk mendoktrin anak bangsa untuk tidak mencintai bangsanya. 

Jokowi terus mengembangkan pesimis dan nasionalisme yang terus dia lakukan diberbagai kegiatannya. Pihak-pihak yang menjadi bibit terorisme di bumi hanguskan dengan cara hukum, bukan dengan main kayu.

Melihat komitmen Jokowi terhadap pemberantasan Terorisme, itu mudah. Lihatlah ketika Jokowi mendesak agar DPR segera menyelesaikan UU terorisme agar dia bisa membumihanguskan terorisme, DPR sangat bertele-tele dan sepertinya tidak ingin menyelesaikan UU Terorisme. Makanya Jokowi berinisiatif untuk membuat Perppu.

Jokowi ingin melakukan penindakan berdasarkan hukum. Makanya Jokowi “mengancam” jika DPR tidak mau menyelesaikan maka dia akan keluarkan perppu. DPR akhirnya menyerah dan menyelesaikan UU Terorisme. 

Apakah masih diragukan?
TEDDY GUSNAIDI

Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

No comments:

Post a Comment