Breaking

Thursday, 31 January 2019

PKPI sebaiknya ajarkan Hashim, Capres Cawapres 02 dan BPN tentang aturan Pemilu


Badan Pemenangan DKI 02 melaporkan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan ke Bawaslu DKI karena dianggap menghina atau memojokan capres 02. Sekjen PKPI dianggap melanggar UU Pemilu pasal 280. lebih tepatnya pasal 280 ayat 1 huruf c yaitu: “Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain” lalu mereka kaitkan dengan bisa pasal 510, perbuatan Sekjen PKPI membuat orang lain kehilangan hak pilih. 

Membaca pasal itu dan dihubungkan dengan laporan Badan Pemenangan DKI 02, artinya Sekjen PKPI diduga bukan menghina seseorang, tapi diduga menghina peserta pemilu yang lain, yaitu Prabowo. Apakah benar pernyataan Sekjen PKPI menghina Prabowo? 

Dalam rilis ini, saya terpaksa lagi-lagi harus mengajarkan Badan Pemenangan DKI 02, BPN dan Capres Cawapres 02 dari dua sisi, yang pertama adalah dari sisi UU dan yang kedua dari sisi logika. 

Pertama, siapakah pemilih dalam UU pemilu? berdasarkan pasal 1 angka 34 UU 7 Tahun 2017: “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.” hal ini pun tercantum di pasal 198 pada bab Hak memilih.

Artinya tidak pernah ada yang menyatakan status organisasi tertentu, yang ada hanya status kawin atau pernah kawin. Jadi tidak bisa ada pihak yang memilah bahwa pemilih dari anak, cucu dan cicit kelompok pemberontak PKI atau Anak, cucu dan cicit kelompok pemberontak PRRI. Selama dia WNI dan sudah punya hak pilih, maka dia adalah Pemilih. 

Menurut Badan Pemenangan DKI 02, perbuatan Sekjen PKPI melanggar pasal 510. Yaitu menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Ini semakin aneh, apa hubungannya dugaan menghina Prabowo dengan orang kehilangan hak pilih? Jadi yang dihina Prabowo yang kehilangan hak pilih si fulan. Dimana korelasinya?

Lalu dimana korelasinya pertanyaan Sekjen PKPI “Siapa sebenarnya yang pro-PKI?” bisa membuat orang kehilangan hak pilih? apakah karena pertanyaan itu lalu namanya tidak terdaftar di DPT, apakah karena pertanyaan itu lalu orang tidak boleh memilih di TPS? Sama sekali gak ada korelasinya. Ini sungguh aneh.

Kedua, Yang memunculkan nama PKI adalah hashim dari BPN, yang sering dituduh PKI dan dituduh didukung PKI adalah Jokowi, Jadi ketika PKPI mempertanyakan kepada para penuduh bahwa siapa sebenarnya yang pro-PKI, kenapa Badan Pemenangan DKI 02 merasa tersinggung? apakah pendukung Jokowi tidak boleh membela diri?

Kecuali tidak ada yang memunculkan soal PKI lalu Sekjen PKPI tiba-tiba menuduh bahwa Prabowo Pro PKI, tentu saja itu salah. Apalagi Sekjen PKPI tidak pernah berstatement menuduh Prabowo Pro PKI. Karena, Hashim posisinya menerima dukungan dukungan anak PKI, bukan Mendukung PKI. 

Sekjen PKPI mempertanyakan siapa yang pro PKI kepada pihak yang menyerang Jokowi sebagai PKI. Kenapa mereka tidak berani menuding Prabowo mendukung PKI ketika Prabowo menerima suara anak, cucu dan cicit PKI. Sedangkan Jokowi tidak pernah menyatakan seperti Hashim, tapi tetap dituduh mendukung PKI?

Sama seperti para pihak yang menuduh Jokowi PKI dan anak PKI, tentu itu salah, karena mereka para penuduh tidak bisa membuktikan Jokowi anak PKI. Tidak seperti pembuktian ke Prabowo, masyarakat Indonesia bisa dengan mudah membuktikan bahwa Prabowo adalah anak dari tokoh PRRI.

Bagi Pihak 01, siapapun dia, selama dia WNI, bukan TNI atau Polisi dan sudah punya hak pilih, maka dia berhak untuk menggunakan hak pilih. Karena dalam UU Pemilu tidak ada pemilih dengan status keturunan ini dan itu. Hashim lah yang memunculkan hal itu. Seharusnya BPN dan Prabowo menegur Hashim, karena pernyataan Hashim malah membuat ada golongan pemilih. Hal itu tentu bertentangan dengan UU Pemilu. 

Lalu apakah perlu TKN melaporkan statement Hashim ke Bawaslu? Saran saya tidak perlu, saya rekomendasikan Sekjen PKPI mengajarkan kembali Hashim, Capres-cawapres 02, BPN dan Badan Pemenangan DKI 02 tentang aturan Pemilu, agar mereka paham. 

No comments:

Post a Comment