Breaking

Monday, 4 February 2019

RUU Permusikan, RUU yang memperkosa Kreatifitas dan Merobotkan Perasaan


Setelah membaca RUU tentang Permusikan, saya sebagai penikmat dan pecinta musik Indonesia menilai bahwa RUU itu adalah RUU yang memperkosa kreatifitas dan merobotkan perasaan. RUU yang tentu saja sangat berbahaya bagi musik Indonesia. Ingat UU Itu adalah aturan tertulis yang harus dilaksanakan. Suka tidak suka jika sudah disahkan maka wajib dilaksanakan dan dipatuhi semua pihak. 

Seni ini itu adalah rasa, seharusnya yang harus dibuat di RUU tentang Permusikan adalah bagaimana melindungi karya seni dan pelaku seni bukan melindungi seni itu sendiri. Ketika seni dilindungi maka para pelaku seni tidak bisa lagi menyentuh seni, pelaku seni dipisahkan dengan seni. Karena seni diatur dan dilindungi dalam RUU ini. Ini melindungi seni bukan melindungi pelaku seni. Ini tentu konyol, karena seperti mengatur ombak dilaut, bukan melindungi laut dari pencemaran. 

Mohon maaf, bagi saya RUU ini seperti dicopy paste dari UU yang lain dan hanya digantikan objeknya saja. Padahal seni itu adalah rasa, bukan sistem. Yang menyusun RUU ini pasti bukan pelaku seni atau yang paham tentang masalah musik di Indonesia, karena sepertinya menyamakan seni dengan sistem. 

Saya coba paparkan beberapa pasal dalam RUU yang saya katakan RUU Yang memperkosa kreatifitas dan merobotkan perasaan. 

Pasal 5 adalah pasal yang menjadi perdebatan banyak pihak, bahwa ada larangan dalam kreasi. Walaupun pasal ini dapat dibenarkan karena memang harus ada larangan. Karena kebebasan tidak boleh sebebas-bebasnya, tapi sudah ada UU lain yang mengatur hal itu. 

Saya contohkan lagu Iwan Fals yang berjudul Lonteku, Kalau pasal 5 ini disahkan, maka Iwan Fals dan siapapun tidak boleh lagi gunakan lagu tersebut. Iwan Fals akan terjerat pasal 5 huruf g, merendahkan harkat dan martabat manusia. Atau Dewa 19 akan dilarang menyanyikan lagu yang berjudul Cemburu karena ada lirik “Ingin kubunuh pacarmu” 

Sebenarnya tidak perlu diatur karena sudah ada UU lain yang mengatur soal merendahkan harkat dan martabat manusia. Iwan Fals bisa dilaporkan oleh lonte dengan UU lain, karena lonte itu tidak terima diklaim sebagai lontenya Iwan fals. Harus ada pihak yang merasa dirugikan. Tapi kalau Pasal itu disahkan, maka otomatis lagu Iwan Fals dan Dewa 19 itu tidak bisa lagi dinyanyikan, diputar dan diedarkan. 

Tapi pasal ini masih bisa diperhalus, pasal ini sebenarnya bukan pasal yang sangat krusial di dalam RUU Permusikan, lebih parah pasal-pasal selanjutnya, yaitu pasal yang memperkosa kreatifitas dan merobotkan rasa. Ini pasal yang sangat berbahaya dibandingkan dengan pasal 5. 

Pasal 6 bertentangan dengan pasal 4. Di pasal 6 disebutkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi di bidang Musik. Tapi di Pasal 4 disebutkan Kreasi itu melibatkan pelaku musik, dan pelaku musik itu terdiri atas penulis lagu, penyanyi, penata Musik, pemain dan produser, bukan masyarakat. Jadi mana yang benar? 

Pasal 7 mengembangkan musik daerah itu bukan berarti ada penambahan nuansa baru. Pengembangan musik daerah itu ya satu kesatuan dengan alat musik tradisionalnya, bukan diganti dengan gitar listrik atau di koplo misalnya. itu merusak, bukan mengembangkan. Mengembangkan itu ya memperkenalkan ke berbagai wilayah hingga ke mancanegara misalnya, bukan merubah lagu tradisional itu. Kalau soal kreasi, itu masuk dalam kreatifitas pelaku musik, bukan menjadi urusan pemerintah, karena pemerintah tugasnya bukan untuk mencampuri urusan art nya. Proses seni itu tidak bisa diatur dengan sistem dan tidak bisa diukur dengan pangkat dan kewenangan. 

Pasal 8 tentang Reproduksi, kalau Band Noah ingin mereproduksi karya mereka, tapi penata musik tidak setuju misalnya. Bagaimana caranya? Ini pasal jadi saling menyandera. Harus diatur siapa pemilik dari sebuah lagu, atau siapa yang diberikan kewenangan. Ketika Pasal ini ada, Penata musik bisa meminta “Uang tebusan” besar agar mendapatkan persetujuan dari dia. Pasal ini membuka peluang itu terjadi, tidak perlu diatur karena sudah ada kontrak dari awal ketika memproduksi sebuah lagu. Karena kalau ada pasal ini, maka kontrak yang sudah dibuat kalah dengan Pasal ini. 

Pasal 12 mematikan strategi marketing, karena untuk melakukan distribusi wajib memperhatikan etika ekonomi dan bisnis. Etika ekonomi dan bisnis itu apa? Ternyata berdasarkan penjelasan pasal, etika ekonomi dan bisnis itu adalah agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis oleh pelaku usaha Distribusi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur dan berkeadilan, serta mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan saing guna terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. 

Karena ini wajib, maka pasal 12 ini harus dilaksanakan. Jadi ketika distribusi dan promo album tidak melahirkan kondisi keadilan, artinya Distributor X harus menghentikan promo album, karena distributor lainnya kalah saing. Distributor X Wajib menghentikan langkahnya sementara agar bisa memberikan kesempatan distributor lain bisa bersaing. Karena ini wajib jadi harus dilakukan. Pasal ini tentu aneh karena tanggungjawab pemerintah dialihkan menjadi tanggungjawab Distributor. Saya rasa yang buat pasal ini pun tidak paham apa yang dia buat.. 

Pasal 17, khusus ke luar negeri, pemerintah baiknya bukan memberikan fasilitas, karena itu masuk area bisnis dan kewenangan Negara lain. Pemerintah pasti kewalahan jika setiap musisi meminta fasilitas, apalagi diluar negeri ada aturannya sendiri. Pasal ini dapat dipastikan tidak bisa dijalankan karena berbenturan dengan aturan Negara lain. Seharusnya untuk memperluas akses pasar, tentu pemerintah harus membuat perjanjian dengan Negara-negara lain. Misalnya Perjanjian masuknya album musisi Indonesia ke toko-toko musik, atau perjanjian tampil di media TV negara lain, atau perjanjian memudahkan izin konser dan sebagainya. Jadi pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara lain membuat kesepakatan antar Negara, dan biarkan pelaku di Industri musik yang masuk ke pintu yang sudah dibuka itu. Bukan malah Pemerintah jadi EO. Di pasal ini, Pemerintah malah disuruh menjadi EO. 

Pasal 18 akan mematikan musisi jalanan atau kreatifitas musisi diruang terbuka, baik di lapangan maupun online. Bagaimana bisa sekelompok anak muda mengadakan pertunjukan musik sederhana misalnya di taman, maka mereka harus punya promotor atau penyelenggara yang memiliki lisensi dan izin usaha agar bisa bermain music di taman. Lalu jika mengadakan pertunjukan live secara online di internet, maka mereka harus punya promotor dan penyelenggara yang memiliki lisensi dan izin usaha pertunjukan. Ini jelas tertulis di Pasal 18 dan siapapun harus melakukan itu, sesuai dengan teks yang tercantum di pasal 18. 

Pasal 19 ayat 2, lagi-lagi masuk ke ranah art. Karena pendamping pelaku musik dari luar negeri yang akan menyelenggarakan pertunjukan musik dipilih yang memiliki kompetensi. Apa ukuran kompetensi itu? adakah rambu-rambu kompetensi itu? Lalu siapa yang menentukan kompetensi itu? Dan siapa yang memilih? Apakah pemerintah? 

Pasal 20 sama dengan pasal 19, penyelenggaraan musik harus didukung oleh pelaku musik yang memiliki kompetensi di bidang musik. Apa ukurannya? apakah lama bermusik atau karya yang bagus? Karya bagus apa ukurannya? Apa ukurannya kompetensi itu? Kalau Kompetensi itu ukurannya lama bermusik, artinya nanti penyelenggaraan musik hanya boleh diisi oleh para senior saja. Ini pasal tidak jelas.

Pasal 22, 23, 27 dan 29 soal pendidikan musik, ini pasal apa? pasal pemberitahuan atau pasal perintah? Pasal kok pemberitahuan? pasal itu sesuatu yang harus dilaksanakan dan ada sanksi bagi yang tidak melaksanakan. Kenapa jadi pengumuman? Ini pasal yang tidak perlu karena tidak ada gunanya sama sekali. 

Pasal 30 pengembangan musik informal itu berdasarkan pasal 29 dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Lalu di pasal 30 belajar mandiri itu akan diatur juga dengan ketentuan perundang-undangan. Ini pasal terbodoh di dalam UU Ini. 

Pasal 31 makin lucu, mengatur kompetensi musisi yang belajar autodidak. Musisi yang belajar autodidak akan diuji melalui ujian kesetaraan. Ini apa lagi? Melly Goeslaw tidak akan pernah lulus ujian ini, karena Melly buta not balok. Ini semakin konyol, kenapa urusan art, urusan rasa, jadi urusan pelaksanan UU yaitu pemerintah? lalu siapa yang akan jadi pengujinya? lalu apakah ada alat ukur untuk menguji kompetensi penguji? siapa yang akan menguji si penguji? apa kompetensi penguji dari si penguji itu? lalu mana sertifikat penguji si penguji itu? siapa yang mengeluarkan sertifikat penguji si penguji itu? siapa yang akan menguji si penguji untuk penguji itu? ini gak akan selesai. 

Pasal 32, untuk diakui sebagai profesi, maka pelaku musik harus mengikuti uji kompetensi. sama seperti pertanyaan di pasal 31, siapa yang menguji si penguji dan seterusnya. lalu kalau gak lulus atau belum di uji apakah mereka tidak bisa melakukan pertunjukan? Tentu saja mereka tidak boleh melakukan pertunjukan. Jadi seorang Melly Goeslaw ketika RUU ini disahkan, tidak boleh melakukan kerja sebagai musisi sebelum lulus uji kompetensi. Karena ini sudah diatur dan terikat secara hukum, kalau Melly tetap bekerja otomatis dia melanggar hukum. 

Pasal 33 yang menguji adalah lembaga penguji yang telah dapat lisensi. Pertanyaannya sama seperti pasal 31, yang memberikan lisensi kepada lembaga penguji itu kompetensinya seperti apa? apakah sudah ada lisensi kepada pihak yang memberikan lisensi? tambah konyolnya lagi di pasal ini, untuk urusan uji kompetensi, dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi. Ini semakin aneh.. 

Pasal kompetensi ini adalah ladang permainan uang baru. Jika ingin lulus cukup bayar sejumlah uang, maka bisa diluluskan. Jadi Pelaku musik dibuat seperti orang mau dapatkan SIM. Kalau gak punya SIM gak boleh mengendarai mobil dan motor. Jadi kalau gak punya sertifikat, maka musisi tidak boleh melakukan kegiatan bermusik. Ini RUU konyol.. 

Pasal 36, bahkan apresiasi diatur hanya untuk yang bersertifikat. jadi kalau ada yang mengapresiasi pelaku musik yang tidak bersertifikat, maka yang mengapresiasi melanggar hukum? 

Pasal 37, Ini makin berbahaya karena sampai ladang uang pelaku musik diatur. Mau dibuatkan standar honor. Ini sudah terlalu jauh. Diibaratkan lukisan, dibuatkan standar harganya. Pemerintah disuruh membuat penilaian terhadap seni. Karena lukisan ini bagus maka harganya segini, lukisan itu kurang bagus maka harganya segini. Ini sudah keterlaluan, sudah urusan seni diobrak-abrik, urusan dapur juga diobrak abrik. Ini RUU Konyol. 

Pasal 40, Pemerintah hanya melindungi pelaku dan karya musik yang mengandung nilai artistik dan intelektual. Nah! siap yang bisa menilai artistik atau tidak? intelektual atau tidak? Ini seperti penjelasan saya di pasal 37, sudah urusan seni diobrak-abrik, urusan dapur juga diobrak abrik. 

Pasal 42, memaksakan selera, karena diwajibkan. Ini jelas melanggar HAM, karena sudah masuk pada ranah hak orang untuk menyukai jenis musik. Misalnya begini, saya tidak suka lagu dangdut, tapi kalau tidak suka, maka melanggar hukum. ini RUU konyol 

Pasal 45 ayat 3, arsip musik harus terbuka dan mudah diakses. karena ini musik, maka harus didengar, apakah ini tidak ada bedanya dengan memudahkan orang download lagu secara ilegal? 

Secara keseluruhan RUU tentang Permusikan ini adalah RUU yang memperkosa kreatifitas, merobotkan rasa dan RUU ini sepertinya dibuat oleh orang-orang yang tidak paham permasalahan musik di tanah air, karena tidak bisa membedakan seni dan sistem. UU ini diperlukan, tapi isinya tidak seperti RUU Permusikan yang sekarang.

Intinya kalau RUU ini disahkan, ini menjadi lonceng kematian bagi musik Indonesia..


1 comment: