Breaking

Tuesday, 19 March 2019

Jangan sampai Pekerja dimanfaatkan untuk kepentingan politik dalam kasus pembajakan truk tangki


Masalah ini sebenarnya hanya masalah ketenagakerjaan, tapi karena salah langkah akhirnya merembet menjadi masalah pidana. Sebelum masalah ini ditarik ke masalah politik, karena sudah mengarah kesana, maka saya berkewajiban meluruskan hal ini agar tidak berkembang kemana-mana. 


Drama Truk Tangki Pertamina Dibajak sampai Istana 


Menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan itu ada caranya, bukan dengan cara-cara yang malah merugikan pekerja. Para pekerja yang diwakili oleh Serikat Pekerja seharusnya menyelesaikan dengan cara yang tidak melanggar hukum. Ada UU yang mengatur itu, yaitu UU 2 Tahun 2004 

Serikat Pekerja seharusnya mengadakan Bipartit dengan pihak pengusaha, Jika dalam Bipartit itu menemukan kesepakatan, maka proses selesai dan tidak perlu lanjut ke tahap selanjutnya. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, Para pihak bisa lanjut ke tahap selanjutnya yaitu Tripartit. 

Para pihak baik Serikat Pekerja maupun Perwakilan Pengusaha bisa daftarkan ke Disnaker setempat untuk proses Tripartit, Jika Proses itu tidak juga berjalan dengan baik, maka masuk pada Proses selanjutnya yaitu Proses Peradilan. Dan disitulah ada putusan yang wajib dilaksanakan para pihak. 

Pertanyaannya, apakah Serikat Pekerja itu sudah melaksanakan semua proses hukum ketenagakerjaan itu? 

Saya telpon anggota DPR RI Ibu Rieke Diah Pitaloka, karena ada nama beliau di dalam berita tersebut. Apakah Serikat Pekerja itu sudah menjakankan semua proses tersebut? Beliau mengatakan, dia selama 2 minggu lebih membantu agar para pekerja yang ter PHK bisa bekerja kembali. Yang paling penting bagi beliau, mereka semua harus bekerja kembali agar bisa menafkahi keluarga, nanti secara perlahan persoalan lain bisa dibicarakan. 

Beliau berhasil, Para pekerja akan dipekerjakan kembali. Persoalan upah normatif, silahkan Serikat Pekerja duduk bareng dengan Pengusaha, yang penting anggota/Pekerja masih bekerja. Jadi tugas beliau selesai. Sayangnya malah terjadi seperti ini.. 

Dari semua rangkaian ini, saya titip pesan kepada Serikat Pekerja, jangan sampai membuat keputusan yang merugikan para pekerja. Ikuti Prosedur ketenagakerjaan, kalian harus lalui itu, jangan malah membuat persoalan baru apalagi sampai merembet ke urusan politik. Karena keputusan kalian bukan hanya merugikan anggota kalian, tapi anak, istri dan orang-orang yang dinafkahi oleh anggota kalian. Sebelum terlambat, ambil opsi pertama dulu, anggota kalian bekerja kembali. setelah persoalan kerja sudah aman, kalian berjuang untuk upah normatif anggota kalian. 

Apalagi saya dapat info, kalian malah membuat permohonan agar perusahaan membelikan mobil satu persatu untuk anggota kalian. Jadi perusahaan membeli 848 mobil untuk diberikan kepada anggota kalian. Tentu ini bisa menjadi masalah baru, anggota kalian akan tergiur iming-iming mendapatkan mobil. Padahal masalah mendasar dulu yang harus kalian tangani.. 

Sekali lagi, ini adalah masalah ketenagakerjaan dan ada aturannya yang harus dilalui. Serikat Pekerja harus melalui proses itu, jika itu tidak dilalui, maka langkah yang dilakukan oleh Serikat Pekerja tentu akan merugikan para pekerja. Harus ada yang ingatkan.. 

Dan yang terpenting, ini gak ada urusannya dengan Jokowi, karena Jokowi bukanlah hukum, beliau ingin semua proses berjalan sesuai dengan aturan hukum. Bagi para politikus yang ingin kaitkan kasus ini dengan Jokowi, tentu harus belajar lagi soal aturan ketenagakerjaan. 

Saya pikir cukup jelas, dan jangan sampai hal ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau orang per orang. Kasihan para pekerja, mereka menjadi korban atas perbuatan orang-orang yang ingin memanfaatkan kasus ini. 

No comments:

Post a Comment