Breaking

Monday, 22 April 2019

Prabowo dapat dipastikan tidak mempunyai data. Yang diinginkan hanya memancing kerusuhan


Kenapa saya menantang Prabowo? Karena apa yang dia lakukan itu memprovokasi. Rakyat bisa saling baku hantam dan chaos. 

Lalu apakah Prabowo tidak boleh mendapatkan keadilan kalau seandainya dia punya bukti terjadi kecurangan? 

Tentu saja boleh, tapi ada mekanismenya.

Ini penjelasan ilmiah, analogi hingga tantangan terbuka saya ke Prabowo. Secara hukum, proses pembuktian tidak dia lakukan, tapi malah memprovokasi rakyat. Ini gak sehat.. 

DEMI NEGARA INI, SAYA MENANTANG PRABOWO MENGGUNAKAN HUKUM BARBAR.


Sebelum saya jelaskan, saya dapat memastikan bahwa Prabowo tidak punya data atau punya data, tapi data tersebut sesuai dengan data Quick count dan data KPU. Dimana Rakyat Indonesia memilih Jokowi sebagai Presiden RI periode 2019-2024. 

Kok saya bisa pastikan hal itu? ok saya jelaskan..

Ada yang namanya rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh KPU. Dari Rekapitulasi tingkat kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga ke Nasional. Ada 4 tahapan rekapitulasi. Pertanyaannya, apakah rekapitulasi itu hanya dilakukan oleh KPU saja atau bagaimana?

Tentu rekapitulasi itu dilakukan tidak hanya oleh KPU saja, tapi oleh KPU dan Peserta Pemilu. Apakah rekapitulasi itu tertutup? tentu saja tidak, karena rekapitulasi itu sifatnya terbuka untuk umum. Jadi rekapitulasi di kecamatan dilaksanakan oleh PPK dan peserta Pemilu secara terbuka.

Kalau ada data yang tidak sesuai dengan data di TPS, maka dikoreksi. Setelah dikoreksi, para pihak menandatangani hasil rekapitulasi tersebut. Bawaslu juga ikut mengawasi. Setelah itu, Masing-masing memegang bukti hasil rekapitulasi. Hasil itu diserahkan ke tingkat kabupaten oleh masing-masing pihak. 

Kalau Prabowo punya bukti kecurangan data di TPS, maka silahkan diadu datanya di tingkat kecamatan ini. Kalau benar, pasti akan diubah. Perubahan itu lalu ditandatangani semua pihak.

Pertanyaannya, apakah Prabowo sudah melakukan hal itu? Kalau belum, artinya Prabowo tidak punya data. 

Setelah itu, data yang dihasilkan dari rekapitulasi di kecamatan, “diadu” lagi dalam rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota. Tujuannya, jangan sampai ada manipulasi hasil rekapitulasi kecamatan. Masing-masing pihak bawa data dan kembali diadu datanya. 

Setelah selesai, KPU dan Peserta pemilu tingkat Kabupaten/kota menandatangani hasil rekapitulasi tersebut. Jika ada yang tidak sesuai dengan rekap di kecamatan, dikoreksi. Prosesnya sama seperti pada rekapitulasi di kecamatan. Masing-masing pihak pegang dokumen rekapitulasi.

Selanjutnya masuk pada rekapitulasi tingkat Provinsi. Prosesnya sama dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan Kabupaten/kota. Semuanya menjaga agar data yang awalnya dari TPS tidak berubah sampai di tingkat Provinsi. Selanjutnya masuk pada rekapitulasi tingkat nasional.

Tahun 2014, saya ditunjuk mewakili salah satu Partai Politik dalam rekapitulasi nasional Pemilu 2014. 2 Minggu saya di KPU, dari pagi hingga pagi lagi. Apa yang saya dan para perwakilan partai politik lainnya lakukan disana? 

Yang kami lakukan disana adalah melakukan rekapitulasi data dari Provinsi. Lalu bagaimana proses rekapitulasinya? 

Begini.. setiap KPU Provinsi membacakan data hasil yang sudah ditandatangani oleh perwakilan Partai politik di daerah. Kami yang di pusat juga membawa dokumen rekapitulasi dari daerah. Di sanalah kita klopkan data dan adu data. Jika sudah klop maka di ketok palu oleh KPU RI.

Apakah proses rekapitulasi nasional itu berjalan mulus? tidak! Bukan hanya adu data, tapi adu argumen dan adu ngotot. Hampir setiap Provinsi pembahasannya panas! setiap perwakilan punya argumentasi dan data masing-masing, maka terjadi “Bentrok”. Bahkan banyak provinsi yang pembahasannya di cancel.

KPU provinsi kembali ke daerahnya, untuk melakukan rekapitulasi ulang, dihadiri oleh perwakilan partai dan bawaslu. Disana kembali menyamakan data dan bukti. Jika sudah selesai, KPU Provinsi tersebut kembali lagi ke KPU pusat untuk berhadapan dengan kami pada rekapitulasi nasional.

Saya bisa dibilang salah satu “Bad boy” dalam rekapitulasi Nasional 2014. Bahkan berkali-kali saya berdebat hebat dengan Almarhum Husni Kamil Manik dan para komisioner KPU lainnya. Bahkan para komisioner KPU Provinsi habis kita kuliti kalau ada data dari mereka yang salah. 

Di Rekapitulasi nasional, banyak juga yang ngotot seperti Prabowo sekarang ini, tapi ketika dibuka data berjenjang bahkan TPS, mereka tidak bisa menunjukkan bukti. Mereka mendapatkan laporan ABS, sehingga ketika data riil dibuka, mereka diam dan mengakui bahwa mereka salah. 

Di rekapitulasi Nasional tersebut, jika data dari saya dan beberapa perwakilan Partai ternyata benar, maka KPU RI segera merubah dan mengesahkannya. Begitupun sebaliknya, jika data KPU yang benar, kami menerimanya dan KPU RI segera mengesahkannya. 

Dan pada pemilu 2019 ini, pola tersebut dilakukan juga. Rekapitulasi dari kecamatan hingga ke Nasional. Jadi kalau ada manipulasi data terhadap hasil di TPS, tentu akan sangat mudah diketahui dan dikoreksi. Penjagaan data tersebut dengan pola ini sangat sulit untuk dapat dimanipulasi. 

Kembali lagi ke pernyataan Prabowo bahwa telah terjadi kecurangan dan sebagainya. Saya dapat memastikan bahwa Prabowo tidak punya data. Kalau dia punya data, yang dia lakukan adalah merubah pada rekapitulasi tingkat kecamatan. Bukan berteriak menuduh sana-sini 

Atau Prabowo sebenarnya punya data, tapi datanya menunjukkan bahwa dia kalah. Kalau di adu pada rekapitulasi kecamatan, dapat dipastikan semua datanya akan sama dengan data di TPS. Dia berteriak curang untuk menutupi fakta bahwa data yang dia miliki tidak menguntungkan dirinya. 

Kalau Prabowo teriak kawal C1, ya caranya dikawal pada rekapitulasi di kecamatan. Bukan malah menuding dan memprovokasi. Yang dilakukan Prabowo sangat jelas untuk memancing kerusuhan. Kalau dia benar, pasti dia akan bertarung di tingkat kecamatan dan rekapitulasi selanjutnya.

Dengan tidak adanya data Prabowo di tingkat kecamatan, maka dapat dipastikan Prabowo tidak akan bisa menggugat ke MK. Karena di MK yang dibutuhkan adalah data, bukan klaim. Data tidak punya, tidak bisa ke MK, tapi terus menyebarkan tudingan kecurangan. Jelas tujuan Prabowo membuat kerusuhan. 

Jadi jelas ya, kenapa saya menantang Prabowo? Karena dia sudah tidak lagi menghormati hukum negara ini dan memprovokasi. Bisa terjadi benturan di masyarakat. Daripada dia benturkan rakyat, mending saya dan dia yang berbenturan. Saya pastikan mampu menumbangkannya..

No comments:

Post a Comment