Breaking

Thursday, 11 July 2019

Surat terbuka untuk Pak Jokowi terkait kasus ibu Baiq Nuril


Pak Presiden Jokowi yang terhormat, saya yakin bapak ingin sekali memberikan amnesti kepada Ibu Baiq Nuril, tapi bapak tentu tidak ingin memberikan Amnesti tanpa ada alasan yang kuat, bapak tentu tidak mau hanya karena desakan atau karena rasa kasihan saja lalu memberikan amnesti. Karena jika tidak ada alasan yang kuat, maka setiap orang yang berkasus akan meminta hal yang sama dengan cara yang sama, sehingga tidak ada alasan bagi bapak untuk tidak memberikan mereka semua amnesti. 

Saya ingin memberikan sedikit masukan tambahan untuk bapak dalam surat terbuka ini, dengan harapan bapak bisa semakin yakin untuk memberikan amnesti kepada Ibu Baiq Nuril. Saya yakin, semua pakar hukum pasti sudah memberikan pandangan hukum yang hebat agar bapak bisa mengeluarkan Amnesti untuk Ibu Baiq Nuril. Saya hanya ingin sedikit berkontribusi karena merasa ada ketidakadilan bagi Ibu Baiq Nuril. 

Ini masukan saya pak… 

Membunuh adalah perbuatan yang melanggar hukum, karena diatur dalam UU kita. Sebab akibat terjadi pembunuhan bisa bermacam-macam. Membela diri, cemburu, sakit hati, ketahuan mencuri, dan berbagai alasan lain yang melatarbelakanginya. 

Lalu, apakah melakukan pembunuhan dengan alasan membela diri bisa bebas dari jerat hukum? bisa!. Apakah ada pasal yang bisa membebaskan pelaku pembunuhan dengan alasan membela diri dari jerat hukum? Ada! 

Menuduh orang melakukan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melanggar hukum jika tidak dapat membuktikan tuduhan itu. Melaporkan seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa ada bukti, apakah perbuatan melanggar hukum? Ya! Karena bisa dianggap membuat laporan Palsu. 

Seandainya Ibu Baiq Nuril membunuh, apakah dia dijerat hukum? Ya! Jika dia membunuh karena membela diri, apakah dia bisa bebas dari jerat hukum? Ya! Apakah ada hukum yang mengatur? Ada! Apa buktinya dia mau dibunuh sehingga membela diri? Bisa pisau, bisa bekas cakaran, bisa pentungan dan alat bukti lainnya yang bisa dilihat dan bisa di cek ke laboratorium. Banyak kasus pembunuhan terungkap dengan alat-alat bukti tersebut. 

Seandainya Ibu Baiq Nuril berteriak minta tolong karena nyawanya terancam dirumahnya, lalu banyak yang datang sehingga dia tidak jadi terbunuh. Pertanyaannya adalah.. Apakah yang bersalah itu Ibu Baiq Nuril atau orang yang mau membunuhnya? Tentu dalam kasus ini, orang yang mau membunuhnya yang salah, tapi kalau diconvert ke dalam UU ITE, maka yang salah adalah Ibu Baiq Nuril. Kok bisa? ya karena dia berteriak, artinya dia menyebarkan perlakuan sang pelaku ke banyak orang sehingga pelaku itu dipermalukan bahkan mungkin dianiaya. 

Informasinya Ibu Baiq Nuril ditelpon atasannya dan atasannya diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal. Jika dianalogikan dengan pembunuhan diatas, orang yang datang ke rumah Ibu Baiq Nuril sama seperti orang yang menelpon. Ibu Baiq Nuril ada diposisi yang sama, yaitu didatangi atau ditelpon bukan yang mendatangi atau menelpon. Jika Ibu Baiq Nuril tidak didatangi atau tidak ditelpon, artinya tidak akan pernah terjadi kasus ini. Kasus ini ada karena Ibu Baiq Nuril di telpon bukan menelpon. 

Hukum memang tidak bisa dianalogikan, karena setiap peristiwa berdiri sendiri. Tapi perasaan terancam, perasaan terhina, perasaan ketakutan, itu sama dalam setiap peristiwa. Maka kasus Ibu Baiq Nuril yang merekam dan memberitahukan kepada orang lain bahwa dia dilecehkan, itu sama seperti ketika dia mau dibunuh dan berteriak minta tolong. Sama-sama menyebarkan, sama-sama terancam, sama-sama tidak ingin diperlakukan seperti itu, tapi beda perlakuan hukumnya. 

Apakah ini salah Mahkamah Agung? Tidak.. ini bukan salah Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung hanya menjalankan perintah UU. Hal ini bisa terjadi karena ada kekosongan hukum di dalam UU ITE. Kekosongan hukum ini yang menjadi tugas Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU ITE dan memasukkan klausul terkait pembelaan diri dan bukti. Karena dalam jenis kasus lain, membela diri ada aturan yang mengaturnya, sedangkan untuk kasus Ibu Baiq Nuril, belum ada aturannya, sehingga Mahkamah Agung tidak mungkin membuat pasal baru, mereka tidak punya kewenangan. Yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sudah benar, mereka tegak lurus menjalankan perintah UU dan itu wajib dihormati. 

Ibu Baiq Nuril menurut informasi adalah korban dugaan pelecehan seksual secara verbal oleh atasannya. Pelecehan seksual adalah pelanggaran hukum. Perbuatan melanggar hukum itu harus dapat dibuktikan, jika tidak dapat dibuktikan, maka itu menjadi fitnah. Sedangkan fitnah adalah perbuatan yang melanggar hukum. 

Orang membunuh, alat buktinya bisa pisau, pentungan dan lain sebagainya. Lalu apa alat bukti pelecehan seksual? Kalau pelecehan dengan ucapan dan hanya berdua saja, apa alat buktinya? Setiap hari dilecehkan dengan kata-kata, yang dilecehkan terhina dan sakit hati. Tapi sakit hati itu tidak ada bentuknya seperti luka tusuk, yang ada korban menjadi stres berdasarkan bukti pemeriksaan kedokteran. Tapi stres itu tidak bisa dibuktikan apa penyebabnya. 

Ibu Baiq Nuril misalnya melapor bahwa dia dilecehkan secara seksual dengan ucapan-ucapan oleh atasannya. Apa buktinya? buktinya adalah hasil pemeriksaan dokter bahwa dia mengalami stres berat. Yang terlapor bisa membela diri, dia bisa bilang, apakah orang yang stres itu artinya korban pelecehan seksual? Terlapor malah bisa melapor balik si Pelapor. 

Ibu Baiq Nuril punya alat bukti rekaman suara, sayangnya rekaman suara sebagai alat bukti itulah yang kini menjerat dirinya menjadi pesakitan. Tanpa ada alat bukti dia jadi pesakitan, ada alat bukti dia tetap menjadi pesakitan. Maju kena mundur kena. Kalau begitu, apakah dia hanya menerima saja dilecehkan terus menerus? Tentu tidak.. 

Membunuh, alat untuk membunuhnya antara lain pisau, besi dan sebagainya, dan alat itu bisa sebagai bukti. Menghina dengan tulisan, alat untuk menghinanya kertas, Pesan elektronik, media sosial dan sebagainya, dan alat itu bisa sebagai bukti. Menghina dengan suara, alat menghinanya mulut. Alat buktinya tentu bukan mulut, tapi rekaman suara. 

Pisau memang dipergunakan untuk hal yang positif misalnya memotong sayur. Pesan elektronik dan media sosial memang dipergunakan untuk hal positif, misalnya menyampaikan kabar. Rekaman suara memang dipergunakan untuk hal yang positif, misalnya untuk merekam pelajaran. Semuanya positif. Pisau disalahgunakan untuk melukai manusia, Media sosial disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah dan rekaman suara disalahgunakan untuk memeras orang. Media yang positif bisa juga menjadi negatif tergantung NIAT dari penggunanya. 

Apakah Ibu Baiq Nuril menyalahgunakan alat perekam untuk memeras orang? Tidak kan? 

Jadi berdasarkan kekosongan hukum, berdasarkan persamaan dirugikan, maka Insya Allah Pak Jokowi makin mantap mengambil keputusan untuk mengeluarkan Amnesti bagi Ibu Baiq Nuril. Pak Jokowi sebagai kepala negara, bersama DPR harus segera merevisi UU ITE, atau kalau memang dianggap mendesak, Pak Jokowi bisa mengeluarkan Perppu pasca Amnesti dikeluarkan. 

Semoga Ibu Baiq Nuril segera bebas dari semua tuntutan hukum dan tidak ada lagi peristiwa seperti ini. Terima kasih sebelumnya Pak Presiden.. 


TEDDY GUSNAIDI 
Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 

No comments:

Post a Comment