Breaking

Friday, 13 September 2019

Jangan ada agama baru yang bernama KPK


Saya mencoba objektif terkait keributan revisi UU KPK, saya mau meletakkan pada akar masalah dan kewenangan, bukan berdasarkan like dislike atau kepentingan lainnya. Yang menolak dan yang mendukung juga harus tahu apa yang diributkan dan sampai dimana kewenangan mereka.

Revisi UU KPK bukanlah merevisi UUD 1945, apalagi merevisi kitab suci. Merevisi UUD 45 saja terbuka apalagi merevisi turunan dari UUD 1945 yaitu UU, tentu saja sangat boleh. Pertanyaannya kenapa menolak? Apa yang dirugikan? Kenapa setuju? Apa yang bisa menguatkan? Sesimpel itu..

Yang dibicarakan bukan lembaga KPK-nya, tapi apa perangkat hukum yang bisa menggerakkan KPK. Jadi kalau bicara pelemahan dan penguatan KPK, saya pikir agak keliru karena yang dipermasalahkan adalah perangkat hukumnya, bukan lembaganya. Ini masalah UU atau masalah lembaga KPK-nya?

Jujur, KPK dibentuk tahun 2003 hanya untuk sementara, bukan tetap. Ini harus dipahami terlebih dahulu. Karena pada saat itu dianggap lembaga lainnya belum dapat diandalkan sehingga dibentuk KPK. Tapi saya tidak akan menilai apakah KPK saat ini masih diperlukan atau tidak.. 

Anggap saja masih diperlukan, maka KPK harus menjadi lembaga anti korupsi yang benar-benar bisa diandalkan. Pertanyaannya, apakah dengan UU KPK sekarang ini KPK dapat diandalkan? ternyata belum, karena banyak kelemahannya. Belum lagi kasus-kasus besar yang tidak bisa diselesaikan oleh KPK. 

Pertanyaannya lagi, Apakah pasal di dalam UU nya yang bermasalah sehingga aparat KPK tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, atau aparatnya yang punya masalah dalam menjalankan perintah UU KPK? Ini yang saya lihat belum banyak dibahas, yang dibahas hanya pro dan kontra yang bersifat subjektif. 

Begini, saya yakin, selain koruptor, seluruh rakyat Indonesia pasti ingin tidak ada korupsi dan tidak ada koruptor. Pasti semua ingin, jika ada yang melakukan korupsi, segera ditindak dan dihukum seberat-beratnya. Jadi yang pro dan kontra revisi UU KPK tujuannya sama. Yang ribut karena kurang paham saja. 

Kalau UU nya yang bermasalah, maka harus direvisi, karena tidak mungkin aparat KPK melaksanakan tugas diluar dari aturan hukum. Kalau aparatnya yang bermasalah, maka UU nya juga harus direvisi, karena syarat-syarat merekrut pelaksana di KPK itu ada di dalam UU KPK. Semua merujuk ke UU. 

Jangan diframing seolah-olah yang pro revisi UU KPK adalah para pihak yang anti pemberantasan korupsi, tentu tidak fair juga, karena setiap orang bisa berpendapat, tapi jika sudah menjadi hakim atas pendapatnya yang tidak berdasarkan fakta hukum atau berdasarkan UU, itu niatnya sudah negatif. 

Masyarakat yang kontra dan pro bukan pemilik kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi tidak ada ukuran pasti. Yang pasti itu adalah siapa yang punya kewenangan untuk menolak dan menyetujui revisi UU KPK? Yang punya kewenangan secara hukum adalah Presiden dan DPR RI. 

Tanya sama yang pro dan Kontra revisi UU KPK, apakah KPK sekarang sudah baik? pasti jawabannya belum. Nah untuk menuju baik dan lebih baik itu maka harus diubah UU nya. Tidak ada cara lain selain merubah regulasinya untuk menuju KPK yang ideal. Dan yang bisa merubah itu hanya Presiden dan DPR. 

Jadi kembali lagi, jangan hanya sekedar pro atau kontra karena ikut-ikutan saja biar dibilang keren, tapi harus berdasarkan hal yang masuk akal. Kita bisa sampaikan ke Presiden dan DPR, kenapa tidak setuju dan kenapa setuju, sebagai bahan mereka dalam proses merevisi UU KPK.

Jangan akhirnya jadi mengkultuskan KPK atau membenci KPK berdasarkan ketidaksukaan saja pada pemerintah atau pada yang kontra pemerintah. Karena KPK bukan agama dan bukan juga lembaga biadab. KPK hanyalah lembaga pelaksana UU, tidak lebih..

Para Komisioner dan pegawai KPK sebagai pelaksana UU tidak bisa bersikap seperti aktivis, ikut-ikutan menuding revisi UU adalah pengkhianatan terhadap reformasi dan narasi bombastis lainnya. Mereka digaji untuk patuh pada UU. Mereka dinilai bukan menilai, dan mereka bukan pemilik kebenaran.

Jangan lagi ada yang mengatakan KPK dikebiri, dilemahkan, dikhianati dan berbagai tudingan lainnya, karena itu tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan Jangan sampai ada agama baru yang bernama KPK.. 

No comments:

Post a Comment