Breaking

Tuesday, 10 September 2019

KPAI bertindak diluar perintah UU terhadap PB Djarum


Masalah antara KPAI dan PB Djarum sebenarnya tidak perlu terjadi jika KPAI dan PB Djarum sadar akan posisi mereka masing-masing. KPAI bukan lembaga yang punya kewenangan memerintah dan PB Djarum bukan lembaga yang harus mengikuti perintah KPAI

Saya tidak akan masuk pada ranah pembahasan UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, kalau dieksplore, akan makin kelihatan tidak ada sama sekali kewenangan KPAI terkait tindak tanduk mereka selama ini ke PB Djarum.

Apalagi kalau saya eksplore PP 102 tahun 2012, dimana KPAI berlindung dibalik PP tersebut ketika "menindak" PB Djarum, makin jauh dan makin terlihat KPAI melampaui kewenangan dari kewenangan mereka sebagai KPAI. Makanya saya tidak akan bahas itu…

Begini, KPAI itu hanya mengawasi saja dan jika menurut KPAI PB Djarum DIDUGA melakukan pelanggaran, maka KPAI diberikan kewenangan untuk melaporkan ke pihak berwajib. Ingat ya, KPAI bukan lembaga yang bisa memutuskan PB Djarum melanggar atau tidak. tidak ada kewenangan itu.

Makanya KPAI tidak berhak untuk menginstruksikan bahkan memerintah PB Djarum untuk melakukan ini dan itu sesuai dengan pemikiran mereka, berdiskusi boleh saja tapi bukan sebagai pihak yang memerintah. Karena KPAI bukan penentu kebenaran atas UU.

Makanya lagi, KPAI itu diberikan kewenangan untuk melakukan mediasi jika terjadi sengketa pelanggaran hak anak. Jadi KPAI itu menjadi orang tengah, bukan malah yang bersengketa. Yang terjadi sekarang ini adalah KPAI bersengketa dengan PB Djarum. Ngawur jadinya..

Yang saya heran, ketika ditanya kenapa KPAI baru mempermasalahkan sekarang ini? padahal ajang PB Djarum sudah dari tahun 2006? KPAI menjawab, karena UU terkait eksploitasi baru ada pada tahun 2014. Tentu ini keliru, karena tahun 2014, adalah perubahan terhadap UU tahun 2002.

Dan UU tahun 2002 itu, yaitu UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sudah mengatur tentang Eksploitasi. Baik pelaporan, pemantauan dan pemberian sanksi. Jadi bukan hanya ada pada UU 35 tahun 2014. Lagian kalau benar pun UU dan pasal itu baru ada di tahun 2014, kenapa baru tahun 2019 dilaksanakan?

Jadi kembali lagi, KPAI harus tahu posisinya dan PB Djarum harus belajar untuk mengetahui sampai dimana kewenangan KPAI, sehingga PB Djarum tidak harus merasa terbebani dengan "perintah" KPAI dalam melakukan program audisi umum beasiswa bulutangkis.

Saya pikir cukup jelas ya, silahkan PB Djarum tetap melaksanakan programnya dan KPAI tetap menjalankan fungsi pengawasannya berdasarkan perintah UU. Masalah ini terjadi hanya karena ketidakpahaman atas perintah UU. Kurang baca saja sih... 🙂

1 comment:

  1. Bgtulah kura2 bos. Negara kita kebanyakan pengawas tp malas. Intinya bubarkan KPAI

    ReplyDelete