Breaking

Friday, 27 March 2020

Berdasarkan perintah UU, Kebutuhan hidup masyarakat tidak ditanggung pemerintah saat Lockdown


Sering mendengar kata lockdown seperti yang dilakukan dibeberapa negara, bahkan ada beberapa pihak yang mendesak untuk melaksanakan lockdown. Ternyata Lockdown itu tidak ada dalam aturan hukum di Indonesia. Lockdown yang dilakukan dibeberapa negara tidak ada dalam aturan di Indonesia, sehingga tidak bisa diterapkan. Konyolnya, ada beberapa orang menyerukan untuk segera melockdown Indonesia karena berdasarkan perintah UU, dan makin konyolnya lagi mereka mengatakan jika terjadi Lockdown pemerintah harus menanggung kebutuhan dasar rakyat karena itu berdasarkan perintah UU! 

Pernyataan itu selain pernyataan bodoh juga pernyataan yang menyesatkan. Pernyataan seperti ini seharusnya tidak boleh lagi disebarkan, bisa meresahkan, karena akan muncul berbagai tudingan bahwa Pemerintah tidak mau melakukan Lockdown karena tidak mau membiayai kebutuhan dasar rakyat Indonesia, tidak mau membiayai orang-orang yang tidak bisa bekerja karena lockdown dan akhirnya muncul sumpah serapah sehingga menyebarkan kebencian dan keresahan sosial. 

Begini ya…, 
kalau sampai terjadi lockdown seperti di negara-negara lain, maka penyebaran virus corona akan semakin banyak dari yang sebelumnya. Kali ini akan menginfeksi orang-orang miskin yang secara sukarela menjadikan diri mereka terinfeksi virus corona. 

Kenapa?? 

Karena hanya orang yang terinfeksi virus corona yang diberikan makan oleh Pemerintah!

Kok bisa begitu?? 


Mari kita bedah UU 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. 

Pasal 8 
"Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina." 

Saya bold 2 kalimat dalam pasal 8 ini yaitu “Kebutuhan Pangan” dan “Selama Karantina”. Disitu jelas mengatakan bahwa, setiap orang mendapatkan kebutuhan pangan selama karantina. Mari kita lihat, apa yang dimaksud dengan karantina di UU ini. 


Pasal 1 angka 6 
"Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya "

Saya bold kalimat “Seseorang yang terpapar penyakit menular”, artinya karantina ini untuk orang yang terpapar penyakit menular. 

Jadi jika dibaca pada pasal 8 dan pasal 1 angka 6, maka orang yang terpapar penyakit menular mempunyai hak mendapatkan kebutuhan pangan, atau kalau mau digunakan bahasa sehari-hari, orang yang terinveksi virus corona makan minumnya ditanggung oleh pemerintah. 

Kalau begitu, apakah orang yang tidak terpapar virus corona makan dan minumnya tidak ditanggung pemerintah? Ya iya..! itu bukan maunya pak Jokowi, tapi berdasarkan perintah UU 6 tahun 2018. Makanya Pak Jokowi tidak berani mengambil keputusan seperti yang disebarkan oleh orang-orang itu, karena memang tidak ada. Tapi Pak Jokowi membuat kebijakan dengan meminta daerah jika menutup aktivitas harus disertai dengan Bantuan sosial, lalu kredit di bank diberikan penundaan, kredit motor-mobil-perahu ditangguhkan, lalu ada kartu sembako dan sebagainya, yang semua itu tentunya tidak bisa mengcover secara keseluruhan kebutuhan sehari-hari masyarakat, tapi hanya meringankan. 

Sekarang saja tidak diterapkan Lockdown seperti di beberapa negara, para pencari nafkah harian sudah kesulitan, mereka hari ini hidup dalam kekurangan, walaupun masih bisa bernafas. Kalau sampai diterapkan lockdown seperti di negara lain, maka mereka akan sulit bernafas. Satu-satunya cara adalah dengan menjadi pasien yang terinfeksi virus corona, sehingga mereka bisa makan dan minum secara gratis tanpa perlu mencari nafkah. 

Kebijakan yang dibuat Pak Jokowi adalah untuk membantu para pencari nafkah harian yang pendapatannya berkurang, bukan untuk menggantikan pendapatan mereka secara keseluruhan. Makanya saya pernah katakan, dengan lockdown seperti di negara lain, maka yang ada bisa menciptakan kejahatan dan kegaduhan. Karena yang hidup di Indonesia bukan hanya orang berada. 

Jelas ya.. Sekarang ini banyak orang-orang tolol yang menyebarkan bahwa berdasarkan UU 6 Tahun 2018, pemerintah harus memberikan makan rakyatnya. Orang-orang tolol ini mendapatkan informasi sesat dari orang-orang yang membuat informasi sesat, yang mungkin tujuan mereka membuat informasi sesat karena ingin menghancurkan keutuhan NKRI. Seolah-olah apa yang mereka sampaikan sesuai dengan UU 6 Tahun 2018. 

Dalam tulisan sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa ikuti saja apa yang sudah diputuskan oleh Pak Jokowi, karena beliau tidak mengukur baju rakyat dengan badannya, beliau dalam mengambil keputusan tidak hanya melihat kepentingan satu lapisan masyarakat tertentu tapi seluruh lapisan masyarakat. 

Ini tulisannya… 

JOKOWI TIDAK MENGUKUR BAJU RAKYAT DENGAN BADANNYA. 

Jokowi membuat keputusan agar rakyat Indonesia menjaga jarak dan membersihkan diri bukan membuat keputusan Lockdown. Apa yang diputuskan Pak Jokowi bukan tanpa dasar juga, tapi berdasarkan Pasal 11 UU 6 tahun 2018, disitu ada perintah mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya. Ini bunyinya: "Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya” 

Tapi ada yang bilang, jangan lihat Pasal 8, tapi lihat pasal 55 ayat 1 terkait Karantina Wilayah yang berbunyi: "Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat"

Saya bold dua kalimat dari pasal ini: "Kebutuhan hidup" dan "Tanggung jawab Pemerintah Pusat", artinya Karantina Wilayah kebutuhan hidup dasarnya ditanggung Pemerintah Pusat. Itu benar, memang harus jadi tanggung jawab Pemerintah pusat dengan melibatkan Pemerintah daerah dan pihak terkait (Pasal 55 ayat 2).

Tapi... Baca Pasal 1 angka 10 tentang Karantina Wilayah yang berbunyi: "Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi"

Saya Bold satu kalimat dari pasal ini: "Yang diduga terinfeksi dan/atau terkontaminasi", artinya jika dikaitkan dengan pasal 55 ayat 1, yang ditanggung kebutuhan hidup dasarnya, hanya yang diduga terinfeksi atau diduga terkontaminasi.

Lalu saya katakan, yang jadi tanggungjawab pemerintah pusat untuk menanggung kebutuhan dasar bukan hanya untuk Karantina Wilayah saja, tapi untuk Karantina rumah (pasal 52) dan Karantina Rumah Sakit (Pasal 58) juga, tapi sekali lagi hanya untuk yang diduga dan yang terinfeksi atau terkontaminasi, bukan orang sehat yang tidak bisa bekerja.

Masih kurang puas, ada yang lalu mengatakan bahwa sekarang ini sudah cukup layak untuk Karantina Wilayah, karena disebuah wilayah sudah ada yang kena, maka harus dikarantina wilayah tersebut. Misalnya Karantina wilayah DKI, maka pemerintah pusat harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar warga DKI.

Saya jawab, silahkan baca Pasal 53 ayat 2 yang berbunyi: "Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konlirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut"

Saya bold tiga kalimat dari pasal ini: "Seluruh anggota Masyarakat", "Hasil konfirmasi Laboratorium" dan "Penyebaran penyakit antar anggota", artinya di wilayah tersebut sudah di test dan saling terjangkit antar anggota masyarakat, maka dikarantina dengan nama karantina Wilayah dan mereka semua yang diduga dan yang terinfeksi, kebutuhan dasarnya dipenuhi oleh pemerintah pusat. Kalau diwilayah itu yang diduga terinfeksi, akhirnya dinyatakan terinfeksi, maka lansung dilakukan isolasi lalu dibawa ke rumah sakit. Lagian namanya wilayah itu gak harus Provinsi atau negara kan?

Intinya, yang dipenuhi kebutuhan dasarnya oleh Pemerintah pusat, hanya orang per orang yang diduga dan yang terinfeksi virus corona, bukan orang sehat yang tidak bisa bekerja karena efek terjadinya virus corona. Diduga itu adalah Suspect, dimana orang yang memiliki gejala yang sama dengan yang sudah terinfeksi, menunggu hasil pemeriksaan.

Jadi jelas ya.. semua yang diputuskan Pak Jokowi berdasarkan aturan hukum bukan mau-maunya beliau, dan orang-orang yang membuat informasi sesat itu, membuat informasi yang bertentangan dengan aturan hukum dan sosial masyarakat. Apalagi Lockdown seperti di beberapa negara itu tidak dikenal dalam aturan hukum kita.

Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang menyesatkan… 

2 comments:

  1. Mohon maaf, klo kaitannya dg UUD 1945 pasal 27 ayat (2), gimana itu mas???

    ReplyDelete
  2. Awalnya saya tertarik untuk membaca berita ini, tp setelah saya baca keseluruhan, informasi ini gak layak ditayangkan, karna menulisnya tidak sesuai dengan hati, tp dengan penuh rasa amarah, kesal dan atau sebutan lain. Poin dari komlom saya ini adalah bukan sebuah informasi tapi curhat. Sekian dari saya rakyat yg punya ijazah SMP.

    ReplyDelete