Breaking

Saturday, 20 June 2020

Polemik RUU HIP, berani menuduh Soekarno anti Pancasila dan anti agama?


Saya tantang para politisi dan tokoh yang identitasnya jelas, untuk mengatakan bahwa pandangan Soekarno tentang Ekasila dan Trisila itu, untuk menjadikan negara ini negara anti Pancasila, negara komunis dan negara anti agama. Jangan jadi pengecut bicara di wilayah abu-abu..

Jangan demi mendapatkan pangsa pemilih umat Islam untuk kepentingan politik, lalu mengatasnamakan umat dan rakyat dalam memvonis soal ekasila dan trisila itu adalah ajaran komunis dan anti agama.

Harus berani memvonis Soekarno, bukan malah Jokowi atau yang lainnya. 

Berani gak?

Kalau gak berani, artinya sadar bahwa memvonis komunis dan anti agama atau anti Tuhan itu, hanya untuk kebutuhan politik, kebutuhan eksis, kebutuhan menyerang Pemerintah dan yang terakhir adalah bisa dimanfaatkan oleh kelompok pro komunis dan khilafah, yang anti Pancasila.

Yang normal itu, DPR membuat draft dan menyebarkan ke berbagai elemen masyarakat. Berbagai elemen masyarakat memberikan masukan dan juga pertanyaan, sehingga bisa dibahas oleh DPR untuk koreksi atau tidak.

Bukan malah langsung memvonis bahkan merembet menyerang pemerintah.

Proses ini adalah proses yang legal dalam pembuatan UU, bukan tempat penghakiman apalagi tempat berselancar untuk bisa tampil di media. Awalnya tidak ada masalah, DPR menerima masukan dan pertanyaan, tapi tiba-tiba dibelokkan menjadi vonis dengan mengatasnamakan umat dan rakyat.

Makanya jangan berani gunakan nama umat dan rakyat untuk membenarkan tafsir dan vonis, itu pengecut namanya. Lantang saja mengatakan bahwa Soekarno itu anti Pancasila, Soekarno itu anti agama, dan Soekarno itu ingin jadikan indonesia negara komunis. 

Kenapa harus takut jika benar?

Jangan hanya berani menyebarkan vonis, lalu bersembunyi dibalik ketiak umat dan rakyat. Itu pengecut.. apalagi rakyat dan umat tidak pernah memilih kalian untuk mewakilinya. Masyarakat akhirnya mendapatkan informasi sesat kemudian berperilaku sesat dengan menuduh sana sini.

Ini bukan perkara setuju atau tidak setuju RUU HIP, karena RUU itu masih draft dan masih dipelajari oleh banyak org untuk memberikan masukan pada DPR. Jika RUU ini disahkan dan dianggap bertentangan dengan UUD 45, ya ke MK, karena MK itu adalah penafsir yang berkekuatan hukum, bukan kalian.

Jangan jadi pengecut, jangan berlindung dibalik apapun untuk membenarkan tafsir dan vonis kalian, sebaiknya katakan bahwa Soekarno anti Pancasila dan anti Agama, lalu buktikan tuduhan kalian itu. Bukan malah salahkan Jokowi atau DPR.

Ditunggu nyali kalian.

No comments:

Post a comment