Breaking

Sunday, 30 August 2020

Uji Materi RCTI-Inews terhadap UU Penyiaran benar, tapi ngak nyambung..


RCTI dan Inews berhak melakukan Uji materi UU Penyiaran. Tidak dibenarkan ada pihak yang menyalahkan dan menjudge apa yang mereka lakukan, karena yang mereka lakukan bukan sebuah kejahatan maupun aib.

Tapi yang menjadi pertanyaannya, yang uji materi itu KONTEN siarannya atau SIARANNYA? Karena yang diuji itu pasal 1 angka 2, tapi kenapa alasan pengujian malah ke konten siarannya? Ini dua hal yang sangat berbeda. Yang satu soal izin yang satu soal materi siaran.

Kalau yang diuji itu bahwa semua penyiaran langsung harus ada izin seperti stasiun TV, sesuai dengan pasal 1 angka 2, sehingga siaran langsung di media sosial harus masuk dalam ranah penyiaran seperti di TV, maka itu nyambung antara gugatan dengan alasan.

Oh iya, yang dimaksud siaran langsung dalam penjelasan saya ini adalah menyiarkan kejadian yang disiarkan sama dengan yang terjadi saat itu, maupun rekaman yang disiarkan oleh TV yang bisa dilihat secara serentak dan bersamaan dalam waktu yang sama. Kalau rekaman acara RCTI dan Inews diupload ke youtube, apakah itu masuk ranah penyiaran? itu tidak lagi masuk pada ranah penyiaran.

Kalau soal konten, itu ada ranah tersendiri, termasuk RCTI dan Inews jika kontennya dianggap atau dinilai tidak bermoral, maka ada KPI. MK tidak mengurus soal konten. Dan soal moral, tidak ada hubungan antara yang berizin dengan tidak berizin.

Apakah jika sudah ada izin penyiaran, konten siaran sudah pasti aman dan bermoral? Apakah jika tidak ada izin penyiaran, konten siaran sudah pasti tidak bermoral? Tentu tidak kan? Banyak juga tayangan TV yang dinilai tidak pantas padahal TV sudah punya izin penyiaran.

Pantas tidak pantas akhirnya menjadi subjektif jika dinilai masyarakat, karena akan ada pro dan kontra, makanya ada lembaga penyiaran yang menilai hal itu, yaitu KPI, bukan MK. MK hanya menilai pasal yang diuji, yaitu tentang izin penyiaran saja, bukan soal moral.

Jika masuk ranah moral dan konten, maka RCTI dan Inews akan jadi bulan-bulanan, karena masyarakat secara subjektif bisa menilai dan membuat tafsiran bahwa konten-konten RCTI dan Inews, tidak mendidik dan tidak bermoral. Akan ada penilaian negatif yang disebarluaskan.

Tapi saya sangat setuju dengan RCTI dan Inews jika media ini memperjuangkan keresahan banyak pihak karena semakin maraknya konten pornografi dan radikal baik secara live maupun tidak di media sosial, sehingga ada desakan untuk membuat aturan dan penerapaan hukum secara konsisten terkait hal itu..

Saya hanya melihat bahwa uji materi dan alasan RCTI - Inews tidak nyambung aja. Tapi uji materi yang mereka lakukan, itu hal yang benar dan konstitusional. Pandangan soal moral itu juga hal yang benar dan fakta, hanya soal moral bukan di MK, mereka bisa perjuangkan melalui media mereka.

Betul sekali, jika dikabulkan maka KPI bisa melakukan tindakan terhadap pihak yang melakukan siaran langsung, ada tayangan tari telanjang di youtube misalnya. Tapi bagaimana jika tidak siaran langsung? Apakah KPI bisa? Tentu tidak bisa karena itu tidak masuk dalam pasal 1 angka 2 di UU Penyiaran

Karena yang dimaksud dengan penyiaran, itu diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Kalau video yang diposting di youtube, tidak bisa ditonton serentak dan bersamaan. Jadi alasan moralnya tidak nyambung..

Tari telanjang direkam lalu rekamannya di publikasi di media sosial, maka itu bukan ranah KPI, ada ranah lain. Kalau siaran langsung di TV, unsur serentak dan bersamaan terpenuhi, maka itu masuk dalam ranah penyiaran dan disitulah ranah KPI bertindak.

Tujuan RCTI-Inews sangat baik, sebaiknya didukung, baik di MK maupun diluar MK, mereka bisa menjadi corong untuk menyebarkan penertiban konten pornografi, radikalisme dan konten sampah-sampah lain di media sosial.

Mari kita tunggu putusan MK

No comments:

Post a comment