Breaking

Saturday, 19 September 2020

Seluruh calon petahana bisa digugurkan di Pilkada, begini caranya..


Pagi ini saya membaca di media terkait pilkada, dimana ada salah satu petahana yang dilaporkan karena dugaan penyalahgunaan kewenangan dimana dia menghadiri undangan warga dan ada dugaan menjanjikan. Dia diduga melanggar pasal 71 ayat 3 UU pilkada.

Pandangan saya begini, Jika saya adalah calon kepala daerah yang melawan petahana tersebut, maka saya akan katakan saya dirugikan berdasarkan pasal 71 ayat 3. Walaupun petahana itu menurut bawaslu tidak terbukti menjanjikan apapun, tapi saya tetap mengatakan saya dirugikan.

Karena dalam pasal 71 ayat 3 tersebut tidak menyebutkan bahwa dilarang menjanjikan. Di pasal tersebut hanya menyebutkan dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Saya merasa dirugikan dan itu hak saya..

Tidak boleh Bawaslu mengatakan saya tidak dirugikan, karena bukan kewenangan bawaslu untuk menilai bahwa saya dirugikan atau tidak. Jika Bawaslu minta saya harus membuktikan saya dirugikan, saya akan tanya bawaslu, dimana pasal yang menyatakan harus ada bukti kerugian terkait pasal ini?

Pasal ini mau tidak mau harus memaksa semua petahana cuti. Karena setiap kegiatan apapun yang petahana lakukan sebagai kepala daerah itu sudah pasti merugikan calon yang lain. Ini adalah pasal perasaan, jadi kalau saya merasa dirugikan, maka petahana harus kena sanksi.

Seluruh calon kepala daerah di Indonesia yang bukan petahana, bisa melaporkan calon petahana ketika mereka sedang melaksanakan tugas mereka sebagai kepala daerah. Maka berdasarkan pasal 71 ayat 3, TIDAK ADA ALASAN bagi bawaslu untuk menyatakan itu bukan pelanggaran.

Saya bisa mengatakan kalau sampai petahana tidak kena sanksi pembatalan sebagai calon kepala daerah, artinya ada oknum bawaslu yang bermain mata dengan petahana. Karena sama sekali tidak ada alasan untuk tidak menerapkan sanksi berdasarkan pasal 71 ayat 3. Tidak ada..

Kalau pasal 71 ayat 3 sebelum diubah jelas menyatakan bahwa petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan pemda UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN, tapi setelah direvisi kalimat "UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN" dihapus, sehingga kegiatan apapun itu pelanggaran.

Makanya saya katakan, jika saya jadi lawan petahana yang di berita itu, maka saya akan kawal bawaslu jangan sampai bermain mata dan saya pastikan petahana itu dibatalkan sebagai calon kepala daerah oleh KPU berdasarkan pasal 71 ayat 3. Tidak ada celah lagi setelah pasal direvisi

Sekali lagi, setiap petahana dalam pilkada saat ini dapat dibatalkan pencalonannya ketika ada calon lain yang melaporkan saat dia bekerja sebagai kepala daerah. 
Jadi seluruh petahana segera cuti, sebelum calon lain sadar akan celah ini dan melaporkan kalian.

No comments:

Post a comment