Breaking

Thursday, 18 November 2021

Permendikbud Pencegahan Kekerasan Seksual, Permendikbud MUBAZIR..


Terkait polemik Permendikbud 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, khususnya di pasal 5 ayat 2 dan 3 terkait frasa "Persetujuan Korban", saya bilang hanya orang ngawur jika pasal itu dituding melegalkan seks bebas. Yang menuding jelas tidak membaca keseluruhan.

Tapi bukan berarti pasal itu tidak ngawur, saya bilang pasal itu jelas ngawur, karena kalau pelaku memeluk korban atas persetujuan korban, maka itu bukan korban namanya dan yang memeluk bukan pelaku kekerasan seksual namanya, tapi suka sama suka. Bagaimana bisa suka sama suka jadi pelaku dan korban? Jadi ini pasal yang sia-sia.

Lalu Permendikbud ini juga sama sekali tidak membantu korban kekerasan seksual. Permendikbud ini dibuat tanpa melihat dasar permasalahannya, padahal Permendikbud ini terkait pencegahan kekerasan seksual, tapi sama sekali tidak tercermin, malah kebanyakan urusan satgas-satgasan, yang aturannya banyak, tapi sumber masalahnya tidak disentuh sama sekali.

Begini, misalnya seorang dosen meraba-raba mahasiswi di ruangannya, ketika mahasiswi itu melaporkan kejadian tersebut, maka dosen itu dengan mudah mengatakan itu fitnah. Bahkan Mahasiswi itu bisa dipidana karena dosen punya bukti si mahasiswi 'memfitnah', tapi si mahasiswi tidak punya bukti Dosen meraba-rabanya. Ini yang sama sekali tidak disentuh di Permendikbud, padahal ini hal yang sangat mendasar..

Hal mendasar ini yang dibutuhkan, bukan urusan satgas-satgasan yang ribet itu. Misalnya dalam Permendikbud tersebut dibuat ada pasal bahwa ruangan dosen harus terlihat oleh orang luar. Atau pertemuan antara dosen dan mahasiswa tidak boleh berdua, harus ada pendamping. Dengan begini, maka pencegahan itu terjadi, bukan malah urusi soal "Persetujuan korban", orang setuju kok malah dianggap korban? Ini Permendikbud mubazir.

Misalnya lagi, bagaimana jika dosen itu tidak meraba-raba karena terpantau banyak orang, tapi mengucapkan kata-kata yang menjurus ke kekerasan seksual? Maka bisa dibuat pasal bahwa dibolehkan mahasiswi itu merekam suara melalui handphone sebelum masuk ke ruangan. Hasil rekaman itu tidak boleh disebarluaskan jika tidak ada kekerasan seksual, tapi jika ada, boleh dijadikan bukti untuk melaporkan terjadi kekerasan seksual.

Nah.. ini hanya contoh, tapi ini jelas melindungi siapapun di kampus. Orang yang akan melakukan kekerasan seksual tidak berani dan orang yang menjadi korban kekerasan seksual punya bukti untuk mempidanakan pelaku. Dan kekerasan seksual ini sudah ada aturan pidananya, tinggal diproses secara hukum.

Lalu buat aturan misalnya, jika ketahuan ada ruangan yang tidak transparan tapi hanya dosen dan mahasiswi di dalamnya, walau tidak terjadi apa-apa, maka sanksinya pemecatan. Sehingga setiap orang tidak main-main dalam menjalankan aturan tersebut. Setiap orang bisa melaporkan dan dilaporkan. Ini yang namanya pencegahan..

Tidak perlu satgas-satgasan pun korban sudah bisa melaporkan kekerasan seksual, karena ada saksi yang bisa melihat terjadi kekerasan seksual atau punya rekaman kekerasan seksual.

Permendikbud ini adalah permendikbud yang sia-sia, karena kebanyakan urusan, tapi tidak bisa melakukan pencegahan bahkan tidak bisa melakukan penanganan kekerasan seksual. Ini Permendikbud mubazir, kebanyakan isinya tapi tidak ada yang berisi. Sehingga dalam pelaksanaan nanti hanya urusan seminar saja dan akhirnya permendikbud ini hanya jadi pajangan di kampus.

Oh iya satu lagi Pak Nadiem.., korban kekerasan seksual itu bisa terjadi sama pria juga bukan hanya wanita dan bukan hanya dilakukan oleh lawan jenis, tapi bisa oleh sesama jenis. Saya membaca statement Pak Nadiem, seolah-olah korban kekerasan seksual hanya domain kaum perempuan saja.

Saya angkat topi atas niat baik Pak Nadiem untuk mencegah kekerasan seksual di kampus, tapi sayangnya, hal itu sama sekali tidak tertuang dalam Permendikbud, sehingga peraturan ini menjadi peraturan mubazir..

No comments:

Post a Comment