Breaking

Tuesday, 8 February 2022

Tanpa ilmu dan kewenangan, lulusan demo Monas mengatur hak orang untuk menjadi Capres


PA 212 mengatakan jika Prabowo mencalonkan diri lagi untuk maju menjadi Presiden, maka perlu dipertanyakan etikanya. Alasan PA 212 adalah karena berdasarkan UU, Presiden terpilih hanya dibatasi 2 kali, maka Capres yang tidak terpilih, cukup 2 kali juga.

Karena pernyataan ini keluar dari mulut kelompok lulusan demo monas, yang sama sekali gak ngerti soal konstitusi dan Pemilu, maka saya harus ajarkan, agar supaya para pengikut lulusan demo ini tidak salah langkah karena kekonyolan pernyataan pimpinan lulusan demo monas.

Begini ya.. berdasarkan konstitusi, bahwa yang mengusulkan Calon Presiden itu adalah Partai politik peserta Pemilu, bukan rakyat, bukan LSM apalagi sekumpulan orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk berpolitik. Jadi itu domainnya Partai Politik Peserta Pemilu..

Lalu darimana kelompok lulusan demo monas ini bicara etika? Tentu harusnya berdasarkan UUD 45 maupun UU Pemilu. Ternyata di UUD 45 tidak ada, kalau di UU Pemilu soal etika ada tapi bukan kepada capresnya tapi kepada penyelenggara. Artinya tidak ada pelanggaran terhadap etika.

Lalu berdasarkan apa kelompok lulusan demo monas ini sok mengatur hak orang untuk jadi Capres? Apalagi gunakan etika? Secara kewenangan, kelompok ini sama sekali tidak berhak mengusulkan sehingga tidak punya hak mengatur capres, secara etika, ternyata mereka gak punya dasar sama sekali.

Saya pikir cukup jelas ya.. kadang saya berfikir untuk apa saya menjelaskan hal ini? Tapi saya punya tanggung jawab moral, agar kelompok model beginian tidak menjadi rujukan masyarakat, karena mereka menyampaikan informasi tanpa memiliki ilmu sama sekali..

No comments:

Post a Comment